JAKARTA, iNews.id Mayjen (Purn) Achmad Marzuki resmi menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Aceh ditandai pelantikan pada Rapat Paripurna DPR Aceh di Banda Aceh, Rabu, 6 Juli 2022.
"Bismillah dan Selamat mengabdi, dengan di sah kan pejabat gubernur Masyarakat menunggu kebijakan - kebijakan yang berpihak kepada rakyat, dimana rakyat berharap supaya ekonomi bisa tumbuh pasca covid 19, lapangan pekerjaan semakin terbuka dan hidup pun bisa sejahtera" Ujar Anggota DPR dari Fraksi PKS asal Aceh, Rafli.
Tambah Rafli, namun ada kekhawatiran dan permasalah yang paling perlu di anggap serius untuk pejabat Aceh yang di lantik yaitu dari apek perkebunan dan perikanan.
Dimana banyak sawah dan ladang kering karena kebijakan tidak berpihak pada petani, Hasil tangkapan nelayan yang harganya tidak terjamin.
Lanjut Rafli, dari segi pengelolaan sumber daya alam juga yang tidak maksimal dan menjurus kepada penjarahan tambang dan pengeboran ilegal yang harus ditertibkan.
"Potensi generasi muda yang tidak di dampingi secara serius untuk bisa mandiri sehingga pengangguran semakin bertambah tidak terkecuali yang tamat kuliah" Kemudian, Lembaga keuangan atau perbankan yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil, baik itu UMKM dan prospek bisnis profesi lainnya.
"Tidak luput juga para pelaku seni yang tak henti berkarya, sebagai tanggung jawab pada diri dan negeri tapi tak pernah mendapat apresiasi yang semestinya dari pemerintah, dianggap murah bahkan bisa dibilang hanya menjadi objek eksploitasi"
" Yang lebih miris lagi, Narkoba sudah masuk di semua kalangan seluruh Aceh, para gembong dan bandarnya leluasa merajalela bahkan dianggap sudah seperti pahlawan"
"Untuk Mayjen (Purn) Achmad Marzuki yang resmi menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, satu tahun ke depan punya kesempatan untuk bisa mewujudkan kemandirian aceh yang berwibawa, baik secara politik, ekonomi, seni, budaya dan agama, bagi kami rakyat aceh itu lah martabat tinggi pemerintah Indonesia" tutup Rafli Anggota DPR dari Fraksi PKS asal Aceh.
Editor : Jamaluddin
Artikel Terkait
