PIDIE JAYA, iNewsPortalAceh.id — Suasana serius namun hangat terasa di Ruang Rapat Bupati Pidie Jaya, Rabu (29/7/2025), saat para pimpinan partai politik berkumpul untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Agenda utama hari itu: penyaluran bantuan keuangan untuk partai politik di Kabupaten Pidie Jaya. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi, MA, S.Sos, ME, serta Kepala Badan Kesbangpol, dan para ketua partai politik penerima bantuan.
Tercatat, perwakilan dari Partai Aceh, PAN, Gerindra, PAS, PPP, PKB, Golkar, NasDem, hingga Demokrat turut membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk kesepakatan pencairan dana hibah.
Dalam sambutannya, Bupati Sibral menyampaikan bahwa bantuan keuangan ini bukan hanya formalitas atau rutinitas tahunan.
Ia mengingatkan bahwa dana hibah ini merupakan bentuk dukungan negara terhadap keberlangsungan demokrasi, dan oleh karena itu harus digunakan secara transparan dan bertanggung jawab.
“Dana ini bukan hadiah, tapi amanah. Kita ingin partai politik bisa lebih aktif dan profesional dalam menjalankan fungsinya. Jangan asal habis, tapi harus tertib administrasi,” tegas Sibral.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya pengelolaan dana yang tidak hanya sekadar laporan angka, tapi juga mencerminkan kontribusi nyata partai terhadap ketertiban, kenyamanan, dan pembangunan politik lokal.
“Kalau administrasi berantakan, itu bukan cuma merugikan partai, tapi juga citra demokrasi kita. Dana ini seharusnya jadi alat penguat, bukan pemicu masalah baru,” tambahnya.
Kepala Bakesbangpol Pidie Jaya juga mengingatkan bahwa setiap parpol penerima hibah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang akan diaudit sesuai regulasi.
Penandatanganan NPHD ini menandai resmi disalurkannya bantuan keuangan kepada parpol di Pidie Jaya, yang diharapkan dapat digunakan untuk operasional, pendidikan politik, hingga konsolidasi kelembagaan partai.
Dengan dana yang telah dikucurkan, publik kini menanti: apakah parpol benar-benar akan memperkuat fungsi edukasi politik dan keterlibatan warga, atau hanya sekadar mempertebal dompet operasional elitnya?
Waktu dan transparansi akan menjawab.
Editor : Jamaluddin
Artikel Terkait
