JAKARTA,iNewsPortalAceh.id - Nama-nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka terus bermunculan. Dari internal Partai Gerindra hingga tokoh lainnya.
Namun dari Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, muncul suara tegas. Meminta Presiden Prabowo Subianto melirik figur dari lembaga DPD RI.
Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman Haji Uma, mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan para pimpinan DPD RI sebagai calon Wakil Presiden pengganti Gibran.
Bukan karena DPD haus jabatan. Tapi karena Indonesia butuh Wapres yang bisa diterima semua pihak dan tidak punya kepentingan untuk maju di Pilpres 2029.
"Semua berpulang ke Presiden dalam menentukan siapa Cawapres untuk mendampinginya 3 tahun sisa pemerintahan. Untuk kriteria, sosok yang bisa diterima semua komponen bangsa. Baik tokoh-tokoh daerah yang bisa melebur untuk semua pihak," ujar Haji Uma saat dihubungi, Kamis (19/11/2026).
Menurut Haji Uma, masukan dari daerah selama ini terlalu sering diabaikan dalam penentuan jabatan-jabatan strategis di pusat. Padahal, yang merasakan langsung dampak kebijakan pusat adalah daerah. Karena itu penting Presiden mempertimbangkan suara daerah.
"Setuju tokoh DPD dilirik oleh Presiden. Sebab unsur DPD mewakili daerah dan semua komponen bangsa, independen, pure tanpa ada kepentingan kelompok dan tidak terkontaminasi politik. Bagus jika Presiden melirik tokoh dari DPD," tegas Haji Uma.
Haji Uma menegaskan, DPD RI adalah satu-satunya lembaga yang aspirasinya terlembagakan secara resmi dalam UUD 1945 sebagai representasi daerah.
"Aspirasi daerah yang terlembagakan secara resmi dalam UUD adalah DPD RI. Maka harus menjadi pertimbangan tersendiri bagi Presiden Prabowo untuk mengambil Cawapresnya dari unsur pimpinan DPD RI," katanya.
Bagi Haji Uma, Indonesia saat ini tidak butuh Wapres yang populer di media sosial. Indonesia butuh Wapres yang bisa merajut.
"Yang diterima semua kelompok dan melebur dengan semua komponen bangsa," ujarnya.
Wapres ideal, kata Haji Uma, adalah sosok yang paham relasi pusat-daerah, paham fiskal pusat dan daerah, paham ketimpangan pembangunan antar-daerah, dan mampu mengeksekusi kebijakan konkret sampai ke akar rumput.
"DPD punya peran strategis dalam pembangunan bangsa ini. Jembatan pusat dan daerah. DPD paham apa yang menjadi kebutuhan daerah-daerah. Soal fiskal pusat dan daerah. Pembangunan seragam seluruh daerah karena DPD paham soal itu. Tidak ada ketimpangan. Bisa ada kebijakan konkret yang dieksekusi Wapres dari DPD," jelas Haji Uma.
Selama ini, kata Haji Uma, yang secara terlembaga menjembatani program pusat agar sampai ke daerah adalah DPD RI.
"DPD RI menjembatani program pusat di daerah. Kalau Presiden mau programnya sampai ke akar rumput, dia butuh Wapres yang paham cara kerja itu," katanya.
"Program pusat tidak akan jalan kalau tidak ada yang mengawal di daerah. Dan yang paling paham anatomi daerah adalah DPD," tambah Haji Uma.
Haji Uma menyebut, ada empat pimpinan DPD RI periode ini yang layak masuk pertimbangan Presiden mulai Sultan Bachtiar Najamudin, Tamsil Linrung, Yoris Raweyai dan GKR Hemas.
Keempatnya, kata Haji Uma, memiliki pengalaman di pemerintahan dan parlemen, serta diterima semua kelompok.
Soal siapa nama yang akhirnya dipilih, Haji Uma menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo. Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden mengusulkan dua calon, dan MPR memilih salah satunya untuk mengisi jabatan Wakil Presiden.
Setidaknya ada tiga keuntungan strategis jika Prabowo mengambil Wapres dari DPD. Pertama, tidak ada matahari membar.
"Karena Wapres dari DPD tidak partisan. Dia tidak akan membangun kekuatan politik sendiri untuk Pilpres 2029. Dia tegak lurus dengan Asta Cita Presiden," ujar Haji Uma.
Kedua, Program Prabowo Sampai ke Akar Rumput.
"Karena Wapres dari DPD paham anatomi daerah. Dia tahu program pusat macet di mana, dan bagaimana cara menembusnya sampai ke desa," katanya.
Ketiga, Stabilkan Koalisi.
"Karena DPD diterima semua pihak, tidak memicu perebutan antar partai koalisi. Tidak ada partai yang merasa dikalahkan, tidak ada yang merasa dimenangkan," tegas Haji Uma.
"Ini penting. Presiden perlu pertimbangkan calon Wapres yang mewakili kalangan non-partai, berpengalaman dalam pemerintahan dan parlemen," ujar Haji Uma.
Haji Uma berharap, Wakil Presiden berikutnya dapat menjalankan tugas lebih baik dari pendahulunya.
Karena itu, ia meminta Prabowo mempertimbangkan pandangan dari daerah, selain masukan dari partai politik.
Ia mengingatkan, Kelompok DPD di MPR RI beranggotakan 152 senator turut memiliki hak suara dalam pemilihan Wakil Presiden. Suara daerah tidak bisa diabaikan.
"Indonesia butuh Wapres yang bisa menjembatani kepentingan daerah dan pusat," tutup Haji Uma.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
