Pj Bupati Aceh Barat Buka Rapat Fasilitasi Permasalahan Pertanahan Trans Alpen

ACEH BARAT, iNewsPortalAceh.id - Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat, Drs. Mahdi Efendi, membuka Rapat Fasilitasi Penanganan Permasalahan Pertanahan Transmigrasi lokasi UPT. IV Sp. 6 Alue Peunyareng (Alpen), Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

Kegiatan iu berlangsung di Aula Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kabupaten Aceh Barat, Rabu (19/10/2022).

Baca Juga

Pj Bupati Membersihkan Pantai Ujong Blang Bireuen

Rapat fasilitasi untuk mencari solusi dalam persoalan tanah tersebut turut dihadiri oleh Analis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Edy Wibowo, ST, MM.

Kabid Pengembangan Kawasan Transmigrasi Disnakermobduk Aceh, Marwan, S.Pi, unsur Forkopimda, para Kepala SKPK terkait, Camat dan unsur Muspika Meureubo, Pj Keuchik UPT. IV Sp. 6 Alue Peunyareng, serta tokoh masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati Aceh Barat, Mahdi Efendi menyampaikan, rapat fasilitasi yang di inisiasi oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat ini bertujuan untuk memetakan dan menemukan solusi dari permasalahan pertanahan transmigrasi pada lokasi UPT. IV Sp. 6 Alue Peunyareng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

Baca Juga

Pj Bupati Pidie Jaya Aceh Salurkan 159 Ekor Sapi Kurban Kepada Masyarakat

Menurut Mahdi, masyarakat transmigran berhak mendapatkan hak normatif berupa lahan pekarangan dan lahan usaha dengan status hak milik.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 29 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 1997 tentang ketransmigrasian.

Untuk itu, pertemuan ini merupakan bagian penting dari upaya mendorong percepatan penyelesaian permasalahan tanah transmigrasi, dimana semua hambatan dan kendala yang ada dapat didiskusikan, untuk menemukan solusi agar tercapainya suatu kepastian hak warga transmigrasi di Aceh, khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Barat.

Baca Juga

Pj Bupati Aceh Selatan Kunjungi Markas PWI Pusat

Ditambahkan, Pemkab Aceh Barat sendiri akan mendukung penuh penyelesaian permasalahan tanah transmigrasi ini, mengingat persoalan ini menjadi suatu permasalahan yang belum terselesaikan dan masih menjadi pembahasan sejak awal upaya penyelesaiannya pada tahun 2017 lalu.

"Penyelesaiannya diperlukan fleksibilitas dan koordinasi yang baik dengan melibatkan banyak pihak, serta menghilangkan ego sektoral dalam merumuskan solusi," tambah Mahdi.

Disamping itu, ia juga telah meminta kepala Dinas transmigrasi dan tenaga kerja Kabupaten Aceh Barat agar menyusun jadwal dan rencana tahapan penyelesaian melalui koordinasi dengan seluruh pihak terkait, agar dapat segera menuntaskan dan mengatasi permasalahan pertanahan transmigrasi ini, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Baca Juga

Komisioner KIP Aceh Tengah Periode 2024-2029 Resmi Dilantik

Sementara itu, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat, Muliyani, S.KM, menyampaikan, pertemuan ini bertujuan untuk menginventarisasi permasalahan dan mencari solusi penyelesaian masalah pertanahan transmigrasi lokasi UPT. IV Sp. 6 Alue Peunyareng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

"Semoga dengan pertemuan ini, kita bisa mendapat solusi terbaik terhadap permasalahan pertanahan transmigrasi di Kabupaten Aceh Barat, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi," harap Muliyani.

Lokasi transmigrasi di Kabupaten Aceh Barat sendiri, ada di lima kecamatan, di antaranya transmigrasi UPT Drien Sibak Kecamatan Sungai Mas (80 kk binaan), transmigrasi UPT Gunong Pulo (100 kk Kecamatan Arongan Lambalek), Transmigrasi UPT Alue Keumuneng (130 kk di Woyla Barat), transmigrasi UPT Simpang Teumarom (97 kk di Kecamatan Woyla Barat), serta Transmigrasi UPT IV Sp.6 (300 KK di Kecamatan Meurebo).

Editor : Jamaluddin