Dewan Soroti Penegakan Hukum Pelanggaran Sempadan Sungai Masih Lemah

ACEH SINGKIL, iNewsPortalAceh.id - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil menyoroti terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran sempadan sungai di Aceh Singkil.

Hal itu di ungkapkan oleh Ahmad Fadli, salah seorang Anggota DPRK Aceh Singkil Fraksi Nasdem, dapil Gunung Meriah, saat menyampaikan pandangan umumnya di depan Pj Bupati Aceh Singkil pada Pembahasan Raqan APBK Aceh Singkil Tahun 2023.

"Kita melihat di Aceh Singkil masih lemahnya penegakan hukum, kalau saya pribadi penegakan hukum yang paling utama, karena negara kita negara hukum", kata Ahmad Fadli, Senin (13/2/2023).

Mengapa, kata dia, Pemerintah saat berhadapan dengan perusahaan, mereka agak seperti gamang, seolah perusahaan itu punya kekuatan begitu besar.

"Bagi saya seharusnya, kalau itu merupakan suatu pelanggaran harus lakukan tindakan hukum", sebutnya.

Dijelaskannya, di dalam Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 - 2032 itu ada namanya sempadan sungai.

"Sempadan sungai itu 100 meter kiri 100 meter kanan, lalu sempadan anak sungai itu 50 meter kiri dan 50 meter kanan, selanjutnya sempadan pandai 200 meter", terangnya.

Ini yang kita maksud, tambahnya, bahwasannya hampir seluruh perusahaan perkebunan yang ada di Aceh Singkil artinya melakukan pelanggaran itu.

"Jadi harapan kita kepada pemerintah daerah agar pelanggaran itu dapat ditertibkan, karena hal ini nantinya akan mengurangi debit air di Aceh Singkil apabila sempadan sungai ini rusak", tuturnya.

Ia menjelaskan apabila aturan sempadan sungai ini dilanggar, hukumannya itu kembali kepada aturan perundang - undangan.

"Hukumannya sangat berat semua ini", terangnya.

Jadi, kata dia, ini yang kita harapkan agar penegakan hukum yang paling kita utamakan di Aceh Singkil ini.

Editor : Jamaluddin