Tokoh Muda Aceh Tengah Kritik Mutasi Kepala Sekolah: Pendidikan Jadi Korban Kepentingan Politik

ACEH TENGAH, iNewsPortalAceh.id— Tokoh muda Aceh Tengah, Sertalia, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan Bupati Aceh Tengah terkait mutasi 264 kepala sekolah yang dilakukan pada 11 Juli 2025 lalu.

Menurutnya, kebijakan tersebut telah menimbulkan kekacauan serius dalam dunia pendidikan di wilayah itu. Sudah hampir sebulan berlalu sejak mutasi dilakukan, namun sejumlah sekolah di Aceh Tengah masih mengalami kekosongan kepemimpinan yang jelas.

Baca Juga

Tokoh Muda Gayo Desak Polda Aceh Tertibkan Tambang Ilegal di Linge

Proses serah terima jabatan (sertijab) belum dilaksanakan, sehingga kepala sekolah baru belum bisa menjalankan tugas secara sah, sementara kepala sekolah lama tidak lagi aktif di tempat tugasnya.

“Ini ibarat perahu tanpa nahkoda. Kepala sekolah yang dimutasi tidak pernah menampakkan diri di sekolah baru, sementara kepala sekolah lama juga tidak hadir untuk sertijab,” ungkap Sertalia, mantan Ketua KIP Aceh Tengah, dalam keterangannya, Jumat (1/8/2025).

Ia mengaku telah berdialog langsung dengan sejumlah guru SD dan SMP di berbagai sekolah. Mereka menyampaikan rasa bingung dan khawatir terhadap situasi yang sedang berlangsung.

"Tanpa sertijab, kepala sekolah baru tidak memiliki legitimasi penuh, dan kepala sekolah lama berada dalam posisi ambigu. Ini langsung berdampak pada kinerja guru dan proses belajar mengajar," tegasnya.

Sertalia menyayangkan bahwa mutasi yang seharusnya menjadi bagian dari penyegaran dan peningkatan kualitas pendidikan justru berubah menjadi sumber masalah baru.

Ia bahkan menyebut mutasi tersebut sebagai kebijakan cacat prosedur yang berpotensi mengorbankan masa depan generasi muda Aceh Tengah demi kepentingan politik sesaat.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti adanya ketidaksesuaian dalam penunjukan kepala sekolah baru, termasuk dari segi pangkat, golongan, usia, hingga penggantian guru bersertifikasi dengan guru biasa tanpa dasar yang jelas.

“Banyak guru yang tak memenuhi kualifikasi tiba-tiba dilantik jadi kepala sekolah. Ini bukan hanya tabrak aturan, tapi juga tabrak akal sehat,” katanya.

Menurutnya, keadaan ini menimbulkan keraguan terhadap integritas Bupati Aceh Tengah karena apa yang disampaikan dalam retorika publik dinilai tidak sejalan dengan kebijakan yang diterapkan.

“Harapan masyarakat terhadap dunia pendidikan yang lebih baik bukan sekadar angan-angan. Kami hanya ingin menegaskan bahwa Bupati harus bertanggung jawab atas kekacauan ini,” pungkas Sertalia.

Ia mendesak agar Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah segera menyelesaikan persoalan ini, agar sekolah-sekolah dapat kembali memiliki kepemimpinan yang stabil dan fokus pada peningkatan mutu pendidikan.

Editor : Jamaluddin