25 Desa di Aceh dan Sumut Hilang Akibat Bencana, Mendagri: Opsi Relokasi atau Bantuan Rp60 Juta

JAKARTA, iNewsPortalAceh.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan dampak masif bencana banjir Aceh dan Sumatra Utara. Tercatat, sebanyak 25 desa dinyatakan hilang karena kerusakan geografis yang sangat parah dan tidak mungkin lagi ditempati.

Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah melalui Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana telah menyiapkan dua skema solusi bagi warga terdampak.

Opsi Pertama: Relokasi Kolektif

Baca Juga

Operasi Raksasa Satgas Kuala: Prabowo Kucurkan Rp60 Triliun untuk Bedah Sungai dan Atasi Krisis Air

Bagi warga yang desanya sudah tidak bisa dipulihkan, pemerintah akan melakukan relokasi total. Langkah ini mencakup pencarian lahan baru yang aman secara geologis untuk membangun kembali pemukiman warga secara kolektif.

"Jika memang desanya sudah tidak ada atau tidak bisa ditempati lagi, otomatis harus direlokasi. Kami sedang mencari tempat yang tepat untuk memindahkan desa-desa tersebut," ujar Tito dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Opsi Kedua: Bantuan Mandiri Rp60 Juta

Pemerintah juga memberikan fleksibilitas bagi warga yang tidak ingin mengikuti program relokasi kolektif dan lebih memilih pindah ke lokasi pilihan pribadi. Untuk kategori ini, pemerintah menyiapkan dana bantuan pembangunan rumah sebesar Rp60 juta.

Baca Juga

Senyum Ibu Arnis Kembali Merekah Tanda Ada Kehidupan Baru di Balik Lumpur Banjir Aceh Tamiang

Tak hanya dana bangunan, warga juga akan mendapatkan tunjangan tambahan berupa dana perabotan Rp3 juta, modal ekonomi: Rp5 juta. Lalu bantuan tunai melalui Program Keluarga Harapan (PKH) selama 6 bulan.

Larangan Kembali ke Zona Bahaya

Tito menegaskan bahwa pemerintah sangat tidak menyarankan warga untuk kembali membangun tempat tinggal di lokasi desa yang lama. Berdasarkan tinjauan geologis, wilayah-wilayah tersebut masuk dalam zona merah rawan bencana.

"Lokasi tersebut rawan banjir bandang dan longsor. Meski saat ini sudah kering, potensi bencana serupa di masa depan tetap ada. Kami tidak ingin warga menanggung risiko yang sama lagi," tegasnya.

Baca Juga

Menerjang Banjir Demi Nyawa: Kisah Bayi Patah Tulang dan Ibunya di Pengungsian

Saat ini, pemerintah masih terus melakukan pendataan mendalam agar penyaluran bantuan—baik fisik maupun tunai—bisa tepat sasaran dan segera membantu pemulihan ekonomi masyarakat setempat.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta