TAKENGON, iNewsPortalAceh.id-Dalam upaya mempercepat kemajuan dan efektivitas pembangunan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah merekomendasikan kepada Penjabat (PJ) Bupati untuk melakukan penyegaran dalam Struktur Kepemimpinan Pemerintah Kabupaten (SKPK).
Hal tersebut disampaikan oleh salah satu anggota komisi C, Kairul Ahadian, saat sidang penutupan rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Tengah tahun 2022 di ruang sidang DPRK setempat, pada 19/5/2023.
Khairul menyampaikan keprihatinan Legislatif terhadap beberapa isu kritis yang mempengaruhi kemajuan daerah.
Menghadapi tantangan kompleks dalam bidang pembangunan, infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan publik.
Legislatif meyakini bahwa penyegaran SKPK merupakan langkah penting yang harus diambil.
"Kami menghargai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah sejauh ini, namun kami percaya bahwa penyegaran dalam SKPK akan membawa kebangkitan baru dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Aceh Tengah. Dengan adanya pemimpin baru dan sumber daya yang berkualitas, kami yakin kemajuan daerah ini dapat dicapai lebih baik lagi." Ujar Khairul.
Permintaan untuk melakukan penyegaran SKPK ini mencakup pembaruan posisi kunci dalam struktur pemerintahan kabupaten, seperti kepala dinas, kepala badan, dan pejabat tinggi lainnya yang bertanggung jawab atas pembangunan daerah.
Legislatif mendorong agar seleksi dan penunjukan pejabat baru dilakukan dengan memperhatikan kriteria yang ketat, termasuk kompetensi, integritas, pengalaman kerja, dan rekam jejak yang kuat dalam kepemimpinan. Menanggapi permintaan tersebut, PJ Bupati Aceh Tengah, T. Mirzuan menyambut baik usulan dari legislatif dan menegaskan komitmen pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
"Dengan tidak terburu buru, kami akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SKPK saat ini dan memastikan bahwa proses penyegaran ini dilakukan dengan transparansi dan objektivitas. Bersama Baperzakat kami berkomitmen untuk memilih pemimpin yang berkualitas dan memiliki komitmen yang sama dalam mendorong kemajuan daerah ini," ujar PJ Bupati.
Melalui langkah-langkah penyegaran SKPK ini, diharapkan bahwa pemerintahan kabupaten akan menjadi lebih efisien, responsif, dan mampu merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan lebih baik.
Editor : Jamaluddin
Artikel Terkait
