PIDIE JAYA, iNewsPortalAceh.id – Isu panas dugaan PPPK siluman di Kabupaten Pidie Jaya akhirnya dijawab tuntas. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) setempat membeberkan data raksasa dan langkah hukum di hadapan awak media, Selasa (23/09/2025).
Kepala BKSDM Helmi, didampingi Kabid Fuad Ansari dan Asisten III Saipul Rasyid, menegaskan bahwa dua nama yang sempat dituding “siluman” sah secara administrasi.
“Kami panggil, kami cek, SK mereka jelas, masa kerja minimal setahun, masuk DIPA. Jadi memenuhi syarat diusulkan jadi PPPK paruh waktu,” ujarnya.
Namun Helmi mengingatkan, jika di kemudian hari terbukti ada dokumen palsu, status kelulusan bisa dibatalkan BKN.
“Tak ada kompromi bila ada yang main kucing-kucingan,” tegasnya.
Surat Resmi Meletup ke Publik
Sehari sebelumnya, beredar surat resmi Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya bernomor peg.800/1080 berisi rekomendasi hasil rapat koordinasi pengangkatan tenaga non-ASN menjadi PPPK paruh waktu.
Surat yang ditandatangani Sekda Dr. Munawar Ibrahim itu memuat daftar problem dan langkah strategis—mulai dari pengusulan ulang ke KemenPAN-RB dan BKN, hingga pelibatan DPRK, DPRA, dan DPR RI.
Angka yang Mengejutkan.
BKSDM merilis data lengkap 1.278 tenaga non-ASN yang belum mendapat alokasi formasi:
Guru: 311 orang
Kesehatan: 505 orang
Teknis: 462 orang.
Alasannya berlapis: dari tak ikut seleksi CASN, tak menuntaskan tahapan, ketiadaan formasi, masa kerja di bawah dua tahun, hingga status tidak aktif.
Pesan Tegas untuk Pusat.
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya meminta regulasi pengangkatan PPPK paruh waktu disesuaikan dengan realitas lapangan, agar ribuan tenaga honorer tidak terus menggantung nasib.
Editor : Jamaluddin
Artikel Terkait
