Saat ini, pengungsi masih tersebar di tenda-tenda, gedung pertemuan, aula sekolah, hingga beberapa tempat ibadah.
“Di lokasi ini ditargetkan tersedia 215 unit huntara sebelum puasa. Di titik lain juga sudah dibangun huntara dengan jumlah yang hampir sama,” jelas Suharyanto.
Menurutnya, hunian sementara tersebut jauh lebih layak dibandingkan tenda pengungsian. Setidaknya, masyarakat terdampak dapat tinggal dengan lebih nyaman sambil menunggu pembangunan hunian tetap atau huntap, sehingga dapat melanjutkan kehidupan sehari-hari dengan kondisi yang lebih baik.
BNPB bersama Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya juga menerapkan beberapa skema penanganan bagi masyarakat terdampak.
Secara umum, terdapat dua skema utama, yakni penempatan di huntara terpusat dan skema mandiri bagi warga yang memilih tinggal bersama keluarga besar atau di lahan sendiri, yang tetap disertai dengan bantuan pemerintah.
Untuk keluarga dengan jumlah anggota besar atau memiliki anak yang sudah dewasa, pemerintah membuka peluang pemberian lebih dari satu unit huntara.
Skema serupa juga akan diterapkan pada pembangunan hunian tetap agar kebutuhan ruang setiap keluarga dapat terpenuhi secara layak.
Sementara itu, bagi warga yang kehilangan lahan akibat bencana, pemerintah daerah dan provinsi bertanggung jawab menyiapkan lahan relokasi.
Sumber lahan dapat berasal dari aset pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga lahan milik pemerintah pusat.
Selanjutnya, BNPB bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan membangun hunian tetap terpusat di lokasi tersebut.
Selain itu, pemerintah juga membuka opsi relokasi mandiri bagi warga yang memiliki lahan sendiri dan berada di zona aman berdasarkan kajian Badan Geologi dan BMKG.
Editor : Jamaluddin
Artikel Terkait
