PIDIE JAYA, ACEH, iNewsPortalAceh.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir dengan memperkuat koordinasi bersama pemerintah pusat. Komitmen tersebut ditunjukkan saat Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi dan Wakil Bupati Hasan Basri menerima audiensi Tim Supervisi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Selasa (3/3/2026).
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Pidie Jaya Munawar Ibrahim, para asisten, kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), serta unsur terkait lainnya.
Audiensi tersebut merupakan bagian dari agenda supervisi tim pusat yang dijadwalkan melakukan pengecekan langsung ke sejumlah titik terdampak banjir di Pidie Jaya pada 4 Maret 2026.
Langkah ini bertujuan memastikan program rehabilitasi berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak bencana.
Dalam pertemuan itu, Bupati Sibral Malasyi menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah penanganan, mulai dari normalisasi sungai hingga pembersihan sejumlah titik terdampak banjir.
“Beberapa infrastruktur memang kembali rusak akibat derasnya arus banjir. Namun kami terus mengerahkan alat berat dan dump truck, serta melibatkan TNI-Polri dalam penanganan di lapangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, sebagian warga terdampak kini telah direlokasi ke hunian sementara yang disiapkan pemerintah.
Sementara bantuan dari pemerintah pusat juga telah mulai disalurkan kepada masyarakat korban banjir.
Sibral menegaskan pihaknya siap mendampingi tim supervisi dalam proses evaluasi dan analisis agar percepatan rehabilitasi dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Sementara itu, Wakil Bupati Hasan Basri mengingatkan bahwa dampak banjir tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga berpotensi meningkatkan angka kemiskinan akibat rusaknya lahan pertanian dan tambak milik warga.
Ia berharap kementerian terkait, khususnya sektor infrastruktur dan pembangunan, dapat lebih aktif mendukung percepatan pemulihan di daerah dengan memastikan dukungan anggaran sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
Selain perbaikan infrastruktur, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana, termasuk penciptaan lapangan kerja baru serta dukungan bagi sektor pertanian dan perikanan yang terdampak.
Di sisi lain, sejumlah kebutuhan tambahan juga disampaikan pemerintah daerah, seperti mobil tangki air, armada pengangkut sampah, hingga penetapan lokasi pembuangan dan pemetaan lumpur pascabanjir sebagai bagian dari penanganan komprehensif.
Sementara itu, perwakilan Satgas PRR pusat, Nouldy Tangka, menegaskan bahwa kunjungan tim supervisi bertujuan melakukan pengecekan langsung di lapangan sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.
Editor : Jamaluddin
Artikel Terkait
