PIDIE JAYA, iNewsPortalAceh.id - Sibral Malasyi dan Hasan Basri mengungkap fakta mengejutkan terkait kondisi pascabencana di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh.
Dalam rapat koordinasi dan evaluasi masa transisi penanganan banjir dan longsor yang digelar Senin (11/5/2026), pemerintah daerah membeberkan besarnya kerusakan akibat bencana yang terus berulang sejak Februari lalu.
Rapat yang digelar bersama Forkopimda, BPBD, TNI-Polri, kepala SKPK hingga camat itu sekaligus menjadi momentum bagi Pemkab Pidie Jaya meminta perpanjangan masa transisi pemulihan karena kondisi di lapangan dinilai masih jauh dari aman.
“Masih ada persoalan besar yang belum tuntas dan membutuhkan dukungan lanjutan dari pemerintah pusat,” tegas Bupati Sibral di hadapan peserta rapat.
Pemerintah daerah mengakui, selama tiga bulan masa transisi sejak 12 Februari hingga 12 Mei 2026, berbagai langkah darurat memang telah dilakukan.
Mulai dari pembangunan hunian sementara, penyaluran bantuan sosial, pemulihan aktivitas warga, hingga pendataan rumah terdampak.
Namun di balik itu, ancaman bencana susulan masih menghantui ribuan warga.
Bupati mengungkap tiga persoalan kritis yang membuat Pidie Jaya belum bisa keluar dari status pemulihan darurat.
Pertama, jaringan air bersih PDAM yang rusak parah dan belum pulih sepenuhnya.
Kedua, kondisi sungai dan tanggul yang masih rawan jebol sehingga berpotensi memicu banjir susulan kapan saja.
Ketiga, tumpukan lumpur dan material sisa banjir yang belum tertangani akibat luasnya wilayah terdampak.
Menurut Sibral, pemerintah daerah sudah bekerja maksimal, namun keterbatasan anggaran membuat penanganan sejumlah proyek besar tidak mungkin dituntaskan sendiri oleh daerah.
“Normalisasi sungai, pembangunan tanggul permanen, pemulihan jaringan air bersih hingga pembangunan hunian tetap membutuhkan dukungan penuh pemerintah pusat,” ujarnya.
Data yang dipaparkan Kepala BPBD Pidie Jaya, Okta Handifa, memperlihatkan skala kerusakan yang sangat besar.
BPBD mencatat sebanyak 20.293 rumah terdampak akibat banjir berulang yang terjadi pada 15 Februari, 8 April, serta 25 dan 28 April 2026.
Pemerintah juga telah menyalurkan bantuan stimulan rumah rusak tahap pertama kepada 282 kepala keluarga dengan total anggaran mencapai Rp8,46 miliar.
Tak hanya itu, sebanyak 1.342 unit hunian sementara (huntara) telah dibangun dan 1.280 unit di antaranya sudah ditempati warga terdampak.
Sementara kebutuhan hunian tetap (huntap) yang diusulkan mencapai 3.056 unit. BPBD juga memastikan bantuan sosial berupa jaminan hidup, isi hunian, stimulan ekonomi, santunan ahli waris hingga bantuan korban luka berat masih terus diproses melalui dukungan pemerintah pusat.
Editor : Jamaluddin
Artikel Terkait
