PIDIE JAYA,iNewsPortalAceh.id – Dari puing-puing bencana, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mulai menata kembali kehidupan warganya. Program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana hidrometeorologi kini dikebut, dengan progres fisik pemulihan dilaporkan telah menembus lebih dari 40 persen.
Pemkab Pidie Jaya tidak ingin pemulihan berhenti pada pembangunan rumah yang rusak. Hunian aman, infrastruktur dasar, layanan publik hingga sumber penghidupan masyarakat menjadi bagian dari agenda besar untuk mengembalikan kehidupan warga ke kondisi normal.
Bupati Pidie Jaya H. Sibral Malasyi, MA., S.Sos., M.E., menegaskan pemulihan harus berpusat pada kebutuhan masyarakat terdampak.
Menurutnya, rumah yang kembali berdiri harus diikuti dengan pulihnya akses air bersih, jalan, irigasi, layanan pendidikan dan kesehatan, serta sumber mata pencaharian masyarakat.
“Kita ingin masyarakat mendapatkan kepastian. Yang sudah selesai harus dipastikan manfaatnya, yang sedang berjalan kita percepat, dan yang masih membutuhkan dukungan terus kita perjuangkan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. Pemulihan ini harus benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Sibral.
Percepatan rehab-rekon tersebut terus diperkuat melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), serta jajaran ahli kebencanaan.
Sejumlah pihak yang terlibat antara lain Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Lilik Kurniawan, Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Andre Notohamidjoyo, serta para pakar kebencanaan Prof. Dwikorita, Prof. Harkunti, Dr. Charles dan tenaga ahli kebencanaan Ridwan Yunus.
Ribuan Rumah Jadi Perhatian Utama
Hunian menjadi salah satu pekerjaan terbesar dalam proses pemulihan Pidie Jaya. Berdasarkan laporan Plt Kepala Pelaksana BPBD Pidie Jaya Okta Handipa, sebanyak 20.293 unit rumah terdampak bencana.
Pemerintah telah menyalurkan stimulan tahap pertama kepada 282 kepala keluarga dengan total nilai mencapai Rp8,46 miliar.
Selain itu, sebanyak 1.342 unit hunian sementara (Huntara) telah dibangun dan 1.280 unit di antaranya telah dihuni warga. Untuk jangka panjang, Pemkab Pidie Jaya mengusulkan pembangunan 3.056 unit hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat yang membutuhkan.
Angka tersebut menggambarkan besarnya pekerjaan yang harus dituntaskan pemerintah untuk mengembalikan ribuan keluarga terdampak ke hunian yang aman dan layak.
Namun, selama proses menuju Huntap masih berlangsung, pemerintah memastikan kebutuhan dasar warga di Huntara tidak terabaikan. Pada 23 September 2026, Pemkab Pidie Jaya menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa 34.020 kilogram beras kepada 6.804 jiwa penghuni Huntara asal Kecamatan Meureudu.
Masing-masing warga menerima alokasi lima kilogram beras. Langkah tersebut menjadi bagian dari skema pemulihan masa transisi.
Sebab, bagi warga yang masih menunggu rumah permanen, persoalan pemulihan bukan hanya tentang kapan rumah dibangun, tetapi bagaimana kehidupan sehari-hari.
Tak Cukup Bangun Rumah
Pemkab Pidie Jaya juga menggarisbawahi bahwa rehab-rekon tidak boleh berhenti pada sektor perumahan. Kerusakan jaringan air bersih, sungai dan tanggul, material lumpur sisa banjir, jalan, irigasi hingga lahan pertanian dan tambak menjadi pekerjaan yang harus ditangani secara bersamaan.
Bagi pemerintah daerah, membangun kembali rumah tanpa memulihkan infrastruktur dan sumber penghidupan warga hanya akan membuat proses pemulihan berjalan setengah jalan.
Karena itu, pemulihan diarahkan agar masyarakat bukan hanya kembali memiliki tempat tinggal, tetapi juga dapat kembali bekerja dan menghasilkan pendapatan.
Di sektor pertanian, misalnya, Pemkab Pidie Jaya telah mendorong pemulihan produksi melalui penyediaan 9,27 ton benih jagung hibrida bagi masyarakat terdampak.
Upaya tersebut diharapkan dapat membantu petani kembali menggarap lahan dan menghidupkan kembali roda ekonomi di kawasan yang terdampak bencana.
Bupati Bawa Persoalan Pidie Jaya ke Pemerintah Pusat
Upaya mempercepat pemulihan juga dilakukan dengan membawa langsung berbagai persoalan ke pemerintah pusat. Dalam audiensi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) pada 15 September 2026, Bupati Sibral menyampaikan sejumlah kebutuhan Pidie Jaya yang masih memerlukan percepatan.
Di antaranya realisasi bantuan pembangunan rumah, penanganan rumah rusak ringan dan sedang, serta pemulihan lahan pertanian, sawah dan tambak yang terdampak bencana.
Berbagai persoalan tersebut diterima dan dicatat untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait. Bagi Pemkab Pidie Jaya, koordinasi lintas sektor menjadi penting karena skala pemulihan tidak mungkin ditangani pemerintah daerah seorang diri.
Data Jadi Kunci
Di tengah besarnya kebutuhan pascabencana, Pemkab Pidie Jaya menempatkan data sebagai fondasi utama penyaluran bantuan.
Bupati meminta masyarakat yang masuk dalam data penerima bantuan memastikan seluruh dokumen dan persyaratan dilengkapi.
Di sisi lain, jajaran pemerintah daerah diminta terus melakukan verifikasi dan memperbarui data, sekaligus memberikan informasi perkembangan kepada masyarakat.
Langkah tersebut ditujukan agar bantuan tidak tumpang tindih, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan koordinasi antara Pemkab Pidie Jaya, Satgas PRR dan pemerintah pusat, agenda rehab-rekon kini diarahkan pada lima kebutuhan utama masyarakat: hunian yang aman dan layak, infrastruktur dasar yang berfungsi kembali, layanan pendidikan dan kesehatan, pemulihan pertanian serta tambak, dan bergeraknya kembali ekonomi keluarga.
Bupati Sibral menegaskan seluruh jajaran akan terus mengawal proses tersebut hingga masyarakat secara bertahap keluar dari masa transisi.
Sebab, bagi Pidie Jaya, pemulihan pascabencana bukan sekadar menghitung berapa banyak rumah yang berhasil dibangun.
Lebih dari itu, pemulihan berarti mengembalikan rumah, pekerjaan, pelayanan publik, rasa aman dan harapan ribuan keluarga yang terdampak.
Editor : Jamaluddin
Artikel Terkait
