Pidie Jaya Urutan ke 2 Tertinggi Capaian Penurunan Angka Kemiskinan

PIDIE JAYA, iNewsPortalAceh.id - Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, merupakan daerah yang baru saja terjadi pemekaran dari Kabupaten Pidie, dimana daerah ini banyak masyarakatnya menyandang status sebagai petani.

Dimana pada tahun 2022 lalu tingkat kemiskinan di Kabupaten berjulukan lumbung pangan ini pada angka 18,45 persen, melampaui RPJM yaitu 18,49 persen.

Baca Juga

Dana DOKA Tahun 2023 Ini Pemkab Pidie Jaya Bangun 65 Unit Rumah Layak Huni Untuk Warga Miskin

Meskipun saat ini masih peringkat 4 dari Kab/Kota di Aceh.

Hal tersebut di sampaikan oleh asisten III Said Abdullah, pada saat rapat koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya tahun 2022 di ruang rapat sekdakab setempat, Kamis (08/12/2022).

Menurut Said Abdullah, pada tahun ini Pidie Jaya urutan ke 2 tertinggi capaian penurunan tingkat kemiskinan di Aceh sebesar 1,10 persen, merupakan capaian terbaik 4 tahun terakhir di Kabupaten Pidie Jaya.

Said Abdullah, berharap dengan capaian tersebut upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup berpuas diri, karena secara agregat masih jauh tertinggal dari Kabupaten tetangga dan Aceh secara umumnya.

"Maka saat ini masih sangat di butuhkan upaya-upaya percepatan dan inovasi serta peran dari berbagai pihak secara terintegrasi, bukan kerja sendiri-sendiri tanpa melihat keterkaitan dengan isu sektoral lainnya," sebut Said Abdullah.

Selain itu, yang lebih penting lagi, intervensi tidak bisa seragam penangganannya, sehingga identifikasi terhadap permasalahan kebutuhan dan potensi sebagai dasar intervensi menjadi salah satu faktor kunci kesuksesan.

Di tahun 2022 ini Kabupaten Pidie Jaya di tetapkan sebagai salah satu Kabupaten Fokus prioritas penanganan kemiskinan ektrem, dengan target pada tahun 2024 kemiskinan ektrem akan mencapai 0 persen secara nasional.

Dimana, pada tahun 2021 lalu tingkat kemiskinan ektrem Kabupaten Pidie Jaya sebesar 7,26 persen dan pada tahun 2022 ini turun menjadi 4,37 persen harus mencapai angka 0 persen pada tahun 2024 mendatang.

"Kondisi keuangan kita dua tahun terakhir mengalami refocusing, tentu banyak kegiatan menjadi tertunda yang berefek ketidak capaian target kinerja pembangunan, bukan berarti kita tidak bisa bekerja, justru kita harus bergerak cepat dan berinovasi, baik dalam bentuk kebijakan sesuai kewenangan maupun dalam bentuk program kerja," jelas Said Lah.

Maka dalam hal ini, langkah percepatan penanganan kemiskinan tepat sasaran, kami minta Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan untuk mampu mendiagnosa kondisi kemiskinan dan kerentanan masyarakat.

Oleh karena itu, kata Said Abdullah, di butuhkan landasan yang kuat dalam merancang program sekaligus menetapkan sasaran program yang tepat, yaitu berupa tersedia nya data yang akurat.

Editor : Jamaluddin