DPRK Aceh Selatan Dorong Pembentukan Satgas DTSEN, Validasi Data Warga Miskin Dinilai Masih Lemah

ACEH SELATAN, iNewsPortalAceh.id— DPRK Aceh Selatan mendorong pemerintah daerah segera membentuk Satuan Tugas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (Satgas DTSEN) guna mempercepat validasi dan pemutakhiran data masyarakat penerima bantuan sosial di daerah tersebut.

Dorongan itu disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRK Aceh Selatan, Novi Rosmita, S.E., M.Kes, menyusul masih ditemukannya warga kurang mampu yang belum terdata dalam kategori desil penerima bantuan pemerintah.

Baca Juga

DPRK Aceh Selatan Dorong Pemerintah dan UMKM Wujudkan Kemandirian Pasokan Program MBG

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyebabkan masyarakat miskin tidak memperoleh layanan bantuan sosial maupun jaminan kesehatan yang seharusnya mereka terima.

“Keberadaan Satgas DTSEN sangat penting agar data masyarakat miskin bisa diverifikasi langsung di lapangan. Jangan sampai warga yang benar-benar membutuhkan justru tidak masuk dalam data penerima bantuan,” ujar Novi Rosmita, Kamis (14/5/2026).

Menurutnya, pembentukan Satgas DTSEN dapat menjadi solusi untuk mempercepat proses validasi data sosial ekonomi masyarakat hingga tingkat gampong.

Baca Juga

Program MBG Disorot DPRK Aceh Selatan: Jangan Asal Jalan, Pastikan Gizi Anak Terjamin

Tim tersebut nantinya diharapkan melibatkan lintas instansi, mulai dari BPJS Kesehatan, BPS, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dukcapil, pihak kecamatan, aparatur gampong, hingga pendamping sosial.

“Kami mendapatkan informasi ribuan warga Aceh Selatan namanya tidak ditemukan dalam pengelompokan kesejahteraan penduduk 1-10, atau tidak terverifikasi ,” tambahnya.

Ia menilai, selama ini persoalan validasi data sosial masih menjadi salah satu kendala utama dalam penyaluran berbagai program bantuan pemerintah di Aceh Selatan.

Baca Juga

Tim Pansus Komisi III DPRK : Pengolahan limbah Medis RSUD-YA Sudah Sesuai Aturan

Karena itu, keberadaan Satgas DTSEN dinilai penting agar proses verifikasi, pengaduan masyarakat, dan pemutakhiran data dapat dilakukan lebih fokus dan terintegrasi.

Selain melakukan validasi data, satgas juga diharapkan mampu membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang mengalami kesalahan pendataan, seperti warga miskin yang tidak terdaftar maupun warga mampu yang justru tercatat sebagai penerima bantuan.

Novi menyebutkan, sejumlah daerah di Aceh telah mulai membentuk tim khusus DTSEN guna memastikan penyaluran bantuan pemerintah berjalan tepat sasaran, termasuk program JKA, PKH, BPJS PBI, hingga bantuan rumah layak huni.

Editor : Jamaluddin