Utang RSUD Bogor Tembus Rp104 Miliar, DPRD: Ini BUMD atau Bom Waktu?

BOGOR, iNewsPortalAceh.id – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor kini tengah menghadapi krisis keuangan serius.

Berdasarkan data terkini yang di kutip dari iNewsBogor.id, total utang RSUD Kota Bogor pada tahun 2024 tercatat mencapai Rp93 miliar.

Utang terbesar berasal dari pengadaan obat-obatan senilai hampir Rp47 miliar.

Rincian lainnya, utang belanja pegawai sebesar Rp2,7 miliar, jasa ketersediaan layanan infrastruktur kesehatan Rp12,4 miliar, pemeliharaan gedung Rp2 miliar, serta jasa office boy dan pengelolaan sampah mencapai Rp1 miliar.

Akumulasi utang ini membuat RSUD kesulitan untuk melakukan pembayaran karena model kerja yang dinilai merugi.

Tak hanya itu, kondisi semakin memburuk pada Juni 2025, ketika total utang RSUD meningkat menjadi Rp104 miliar, sementara harta lancar hanya sekitar Rp80 miliar.

Sepanjang tahun 2024, RSUD juga mencatatkan kerugian sebesar Rp35 miliar. Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman, mengaku telah mengirimkan surat resmi ke manajemen RSUD untuk meminta penjelasan terkait membengkaknya utang tersebut.

"Saat Raperda sudah disampaikan kepada Sekda untuk membina RSUD karena anomali. Harusnya BUMD menghasilkan APBD tambahan buat Pemerintah Kota Bogor," kata Adityawarman saat dikonfirmasi.

Sementara Wali Kota Bogor Dedie Rachim hingga saat ini belum memberikan tanggapan resmi terkait kondisi keuangan RSUD yang memburuk. Pesan WhatsApp yang dikirim iNewsBogor belum direspons.

Sementara itu, Direktur Utama RSUD Kota Bogor, Ilham Chaidir, membantah jumlah utang mencapai angka yang diberitakan. Ia menegaskan bahwa semua utang timbul demi menjaga pelayanan kepada masyarakat.

"Kami usahakan yang terbaik. Insya Allah, utang RSUD Kota Bogor masih dalam batas yang bisa dikendalikan," ujarnya singkat.

Kondisi RSUD Kota Bogor ini mencerminkan persoalan umum di banyak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya menyoroti bahwa ratusan BUMD mengalami kerugian akibat rendahnya profesionalisme pengelola.

"Beberapa permasalahan yang membuat tidak sehat adalah kurangnya profesionalisme. Banyak yang di BUMD berasal dari tim sukses, yang tidak selalu memiliki kompetensi yang dibutuhkan," ujar Tito, Rabu, 16 Juli 2025 lalu.

Tito juga menegaskan bahwa suntikan dana dari APBD bukan solusi jangka panjang.

Editor : Jamaluddin