get app
inews
Aa Text
Read Next : Seorang Warga Meninggal Akibat Gigitan Anjing Rabies, Petugas Vaksin Ratusan Hewan

PPPK "Siluman” Kian Panas: Kadis Arpus Pidie Jaya Bantah Nepotisme, Honorer Tetap Murka

Kamis, 18 September 2025 | 12:19 WIB
header img
PPPK "Siluman” Kian Panas: Kadis Arpus Pidie Jaya Bantah Nepotisme, Honorer Tetap Murka.(iNews / Jamalpangwa).

PIDIE JAYA, iNewsPortalAceh.id – Drama seputar rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Pidie Jaya berubah jadi “kobaran api” setelah tudingan adanya nama “siluman” kembali mencuat.

Kali ini sorotan mengarah ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Arpus).

Kepala Dinas Arpus, H. Manfarijah, SKM, langsung pasang tameng. Ia membantah keras tudingan permainan belakang, termasuk gosip bahwa anaknya diselundupkan ke daftar penerima PPPK.

“Tidak ada nama yang diselundupkan. Semua usulan berdasarkan data riil dan diverifikasi berlapis. Kabar anak saya jadi PPPK ‘siluman’ itu bohong besar,” tegas Manfarijah, Rabu (18/9).

Ia menegaskan, keterlambatan SK bagi sebagian honorer murni masalah teknis. “Bukan pilih kasih,” katanya.

Namun di luar kantor Arpus, kekecewaan honorer terus bergaung. Beberapa tenaga non-ASN mengaku bertahun-tahun mengabdi tetapi justru terpinggirkan.

“Kami setiap hari masuk kantor, tapi nama yang jarang terlihat justru mulus diusulkan. Ini yang bikin kami kecewa,” ujar seorang honorer yang enggan disebut namanya.

Kemarahan Wakil Bupati Hasan Basri beberapa waktu lalu—yang sempat menuding ada “siluman” dalam usulan PPPK—masih jadi amunisi warganet.

Rekaman rapat yang memperlihatkan Hasan memukul meja dan meninggikan suara sudah terlanjur viral, memperkuat kesan ada aroma tak sedap dalam proses seleksi.

BKPSDM Pidie Jaya pun ikut buka suara. Kabid Pembina SDM BKSDM Pidie Jaya, Fuad Ansari memastikan setiap usulan mengacu pada aturan Menpan RB dan diverifikasi melalui sistem SIASN BKN.

“Semua yang diusulkan harus aktif bekerja dan disertai Surat Pertanggungjawaban Mutlak kepala SKPK. Jika ada aduan honorer fiktif, akan kami telusuri,” ujarnya.

Meski bantahan demi bantahan dilontarkan, bara kecurigaan belum padam.

Publik menunggu langkah nyata pemerintah daerah—bukan sekadar klarifikasi—untuk mengurai kisruh PPPK ini sebelum meledak menjadi krisis kepercayaan yang lebih besar.

Editor : Jamaluddin

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut