Mendagri Kirim 1.054 Praja IPDN Bantu Proses Pemulihan ke Aceh Tamiang Selama Satu Bulan

JAKARTA, iNewsPortalAceh.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan langkah strategis untuk memulihkan stabilitas pemerintahan daerah pascabencana besar bajir di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Sebanyak 1.054 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) beserta para pengasuhnya akan dikirim ke Provinsi Aceh untuk membantu proses pemulihan selama satu bulan penuh, terhitung mulai 3 Januari 2026.

Misi Pembersihan dan Pengaktifan Birokrasi Desa

Baca Juga

Atasi Krisis Air Usai Bencana, BNPB dan Kementerian PU Bangun 48 Sumur dan Ratusan Sistem Air Bersih

Para praja akan difokuskan ke dua wilayah dengan dampak kerusakan paling parah, yakni Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Mendagri menjelaskan bahwa personel tersebut membawa dua misi utama: membantu pembersihan sisa-sisa material bencana serta menghidupkan kembali roda pemerintahan desa yang sempat lumpuh total.

Kegiatan ini telah diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan IPDN sebagai bagian dari Kuliah Kerja Nyata (KKN). Dengan demikian, para praja akan mendapatkan penilaian akademis sekaligus pengalaman langsung dalam menangani krisis dan membantu masyarakat di lapangan.

Darurat Pemerintahan: 22 Desa Hilang dan Ribuan Kantor Lumpuh

Penugasan personel IPDN ini dilatarbelakangi oleh dampak bencana yang sangat masif terhadap struktur pemerintahan desa. Mendagri mencatat sebanyak 22 desa dilaporkan hilang secara fisik akibat bencana, dengan rincian:

• 

  Baca Juga

  Update Penanganan Bencana: 22 Daerah Masih Tanggap Darurat, Sebagian Mulai Fase Rehabilitasi

  Aceh: 13 desa hilang.

• Sumatera Utara: 8 desa hilang.

• Sumatera Barat: 1 desa hilang.

Baca Juga

Tindak Lanjut Bencana di Sumatera: Pemerintah Cabut Izin Jutaan Hektare Sawit, Segel Tambang Nakal

Selain desa yang hilang, ribuan kantor desa di tiga provinsi tersebut juga berhenti beroperasi total. Secara keseluruhan terdapat 1.580 pemerintahan desa yang tidak berjalan, di mana mayoritas berada di Aceh dengan jumlah 1.455 desa, diikuti Sumatera Utara sebanyak 93 desa, dan Sumatera Barat 32 desa.

Tito Karnavian menekankan bahwa sekitar 800 desa yang lumpuh berada di wilayah Aceh Utara dan Aceh Tamiang. Oleh karena itu, tugas utama Kementerian Dalam Negeri saat ini adalah memastikan administrasi pemerintahan di tingkat paling bawah tersebut dapat kembali aktif guna melayani kebutuhan dasar warga pascabencana.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta