Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Satu-satunya di Dunia! Presiden Prabowo Resmikan Masjid Berbahan Giok Asli di Nagan Raya
Advertisement . Scroll to see content

Tokoh Aceh: Peran Strategis DPD Layak Dipertimbangan Presiden dalam Memilih Wapres Pengganti Gibran

Kamis, 19 November 2026 | 21:48 WIB
  • author Vitrianda Hilba Siregar
Tokoh Aceh: Peran Strategis DPD Layak Dipertimbangan Presiden dalam Memilih Wapres Pengganti Gibran
Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman Haji Uma, mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan para pimpinan DPD RI sebagai calon Wakil Presiden pengganti Gibran. Foto: Dok

Selama ini, kata Haji Uma, yang secara terlembaga menjembatani program pusat agar sampai ke daerah adalah DPD RI.

"DPD RI menjembatani program pusat di daerah. Kalau Presiden mau programnya sampai ke akar rumput, dia butuh Wapres yang paham cara kerja itu," katanya.

"Program pusat tidak akan jalan kalau tidak ada yang mengawal di daerah. Dan yang paling paham anatomi daerah adalah DPD," tambah Haji Uma.

Haji Uma menyebut, ada empat pimpinan DPD RI periode ini yang layak masuk pertimbangan Presiden mulai Sultan Bachtiar Najamudin, Tamsil Linrung, Yoris Raweyai dan GKR Hemas.

Keempatnya, kata Haji Uma, memiliki pengalaman di pemerintahan dan parlemen, serta diterima semua kelompok.

Soal siapa nama yang akhirnya dipilih, Haji Uma menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo. Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden mengusulkan dua calon, dan MPR memilih salah satunya untuk mengisi jabatan Wakil Presiden.

Setidaknya ada tiga keuntungan strategis jika Prabowo mengambil Wapres dari DPD. Pertama, tidak ada matahari membar.

"Karena Wapres dari DPD tidak partisan. Dia tidak akan membangun kekuatan politik sendiri untuk Pilpres 2029. Dia tegak lurus dengan Asta Cita Presiden," ujar Haji Uma.

Kedua, Program Prabowo Sampai ke Akar Rumput.

"Karena Wapres dari DPD paham anatomi daerah. Dia tahu program pusat macet di mana, dan bagaimana cara menembusnya sampai ke desa," katanya.

Ketiga, Stabilkan Koalisi.

"Karena DPD diterima semua pihak, tidak memicu perebutan antar partai koalisi. Tidak ada partai yang merasa dikalahkan, tidak ada yang merasa dimenangkan," tegas Haji Uma.

"Ini penting. Presiden perlu pertimbangkan calon Wapres yang mewakili kalangan non-partai, berpengalaman dalam pemerintahan dan parlemen," ujar Haji Uma.

Haji Uma berharap, Wakil Presiden berikutnya dapat menjalankan tugas lebih baik dari pendahulunya.

Karena itu, ia meminta Prabowo mempertimbangkan pandangan dari daerah, selain masukan dari partai politik.

Ia mengingatkan, Kelompok DPD di MPR RI beranggotakan 152 senator turut memiliki hak suara dalam pemilihan Wakil Presiden. Suara daerah tidak bisa diabaikan.

"Indonesia butuh Wapres yang bisa menjembatani kepentingan daerah dan pusat," tutup Haji Uma. 

Editor: Vitrianda Hilba Siregar

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut