TAKENGON, iNewsPortalAceh.id- Gabungan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang menuntut Penjabat (PJ) Bupati Aceh Tengah harus dari putra daerah selesai digelar di gedung Dewan setempat, Senin 26 Desember 2022.
Namun, setelah aksi ini usai, mereka kecewa, lantaran Wakil Ketua 1 DPRK Aceh Tengah, Edi Kurniawan belum menanda tangani petisi yang disampaikan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Dalam petisi itu, sejumlah anggota DPRK yang menandatangani adalah, Khairul Ahadian Nurhidayah, Fauzan, Januar Efendi, Ismail, Susilawati, Ilhamuddin dan Desi Novita Andriani.
Namun nama Edi Kurniawan belum membubuhkan tanda tangan. Isi surat tersebut adalah, Mendagri diminta menyepakati dan menunjuk Sekda Aceh Tengah, Subhandhy sebagai PJ di Kabupaten berhawa sejuk itu.
Mengingat jabatan Bupati Shabela dan Wakil nya Firdaus akan usai di tanggal 27 Desember 2022.
Subhandhy dinilai, memahami sistem pemerintahan, sosial budaya, Culture dan kearifan lokal setempat, sehingga mereka menilai, layak ditetapkan sebagai PJ.
Namun, upaya ini dinilai tidak mendapat dukungan dari Wakil DPRK. edi Kurniawan disebut Ketua Laskar Merah Putih (LMP) lari saat rapat dengar pendapat di ruang sidang.
Untuk itu ia meminta, DPP Partai Gerindra pusat melakukan evaluasi terhadap yang bersangkutan.
Menurut Alfatah pihak nya akan melaporkan kejadian itu ke DPP Partai Gerinda, sehingga Partai mengambil sikap atas apa yang telah dilakukan Wakil Ketua DPRK itu.
"Dengan dia lari dari ruang sidang ini cukup mencoreng nama baik Partai Gerinda di Kabupaten Aceh Tengah, kita akan laporkan," lukas Alfata.
Pada saat audiensi katanya, Edi Kurniawan meninggalkan ruangan sesaat sebelum petisi itu ditandatangani secara bersama-sama.
"Sebagai masyarakat Aceh Tengah, apalagi saya sebagai koordinator beberapa Ormas, baik lokal maupun nasional, sangat kecewa dengan sikap Edi Kurniawan, kami menunggu sudah 2-3 jam lamanya ternyata pimpinan rapat tak terlihat," katanya.
"Jangan sampai sikap dan tindakan saudara Edi Kurniawan ini merugikan nama baik Partai Gerindra itu sendiri di pesta demokrasi pada tahun 2024 yang akan datang," timpal nya lagi.
Masyarakat yang hadir saat aksi itu berlangsung menggantungkan harapan pada DPRK, namun sikap Edi Kurniawan dinilai merugikan semua pihak.
Terkait penetapan PJ Bupati, Alfata berharap kepada Mendagri, Tito Karnavian sebagai perpanjangan tangan Presiden Joko Widodo tidak takut dan mengesampingkan intervensi Partai Politik tertentu atau intervensi dari pejabat tertentu untuk menghambat penetapan Subhandhy sebagai PJ Bupati.
"Kami berharap, Mendagri menetapkan PJ Bupati Aceh Tengah adalah Subhandhy, harus putra daerah yang memimpin Negeri ini," tutupnya.
Editor : Jamaluddin
Artikel Terkait
