MEDAN, iNewsPortalAceh.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengadakan rapat koordinasi (Rakor) tentang penanganan pengungsi Rohingya, Jumat (5/1/2024).
Rapat ini dilakukan untuk menghimpun informasi, menyusul keberadaan para pengungsi Rohingya di Desa Kwala Besar, Pantai Camar Karang Gading, Deliserdang.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin memimpin rapat yang berlangsung di Ruang Rapat, Lantai 2, Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (5/1/2024).
“Kita telah mengimpun informasi dari semua instansi dan lembaga swadaya masyarakat, serta badan yang ditunjuk PBB seperti UNHCR, Pengungsi Rohingya ini sudah kurang lebih lima hari di sini, untuk penanganan kedaruratan sudah ada bantuan makanan dan lain-lain,” kata Basarin Yunus Tanjung usai rapat.
Selain itu, juga telah dilakukan antisipasi gesekan antara masyarakat lokal dan pengungsi.
Aparat keamanan, Pemerintah Kabupaten Deliserdang dan lainnya, bersama-sama menjaga keamanan di area pengungsi tersebut.
“Isu-isu (pro dan kontra) sudah masuk, sejak awal kita sudah mengantisipasi gesekan antara masyarakat lokal dengan pengungsi, sudah ada pengamanan dari TNI, Pemerintah Kabupaten, nantinya informasi yang berkembang di sana jadi pertimbangan untuk kita tangani selanjutnya,” kata Basarin.
Selain itu, Pemprov Sumut juga akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak dalam penanganan pengungsi tersebut.
Tentunya, Pemprov Sumut juga akan terus melihat perkembangan yang terjadi.
Protection Associate United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Oktina Hafanti mengatakan, pihaknya akan terus mendukung apa yang dilakukan pemerintah kabupaten dan provinsi. Pihaknya juga telah menyalurkan makanan dan lainnya.
Oktina menjelaskan, biasanya dalam penanganan pengungsi, UNHCR biasanya memberikan solusi panjang seperti makanan dan minuman.
Ia juga mengaku pihaknya tidak bisa sendiri mengatasi pengungsi.
“Tentu saja kita tidak bisa sendiri, mesti didukung Pemerintah Indonesia,” kata Oktina.
Editor : Jamaluddin
Artikel Terkait
