"Kami ingin mensejahterakan rakyat, bukan menyusahkan mereka. Mulai hari ini, semua SPBU di Aceh tidak ada lagi istilah barcode. Mohon digarisbawahi," tegasnya.
Menurutnya, sistem QR Code yang selama ini diterapkan justru menyulitkan masyarakat. Bahkan, kebijakan tersebut telah menimbulkan ketidakpuasan hingga memicu kemarahan warga, yang dalam beberapa kasus, hampir berujung pada tindakan anarkis seperti pembakaran SPBU.
"Saya ambil keputusan untuk menghapus semua barcode di SPBU Aceh," lanjutnya.
Sebagai informasi, selama ini pengguna BBM bersubsidi seperti Bio Solar dan Pertalite diwajibkan menunjukkan QR Code yang diperoleh melalui proses registrasi sebelum bisa melakukan pengisian BBM.
Di akhir sambutannya, Mualem menegaskan bahwa pemerintahannya akan terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat guna menjaga stabilitas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta
Artikel Terkait
