BENER MERIAH, iNewsPortalAceh.id – Spanduk besar bertuliskan “Penolakan Pensertifikatan Tanah Peruweran Blang Rakal Menjadi Aset Kementerian” terpampang mencolok di ruang sidang utama DPRK Bener Meriah, sebagai bentuk protes ratusan warga terhadap rencana sertifikasi lahan AAB atas nama Kementerian Pertanian (Kementan) Selasa (30/7).
Massa yang mengklaim telah lama mengelola lahan tersebut mendatangi gedung DPRK untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana pensertifikatan lahan menjadi aset Kementan.
Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Bener Meriah membatalkan Surat Keputusan (SK) pembentukan Tim Pendamping Sertifikasi.
Dalam pertemuan yang dihadiri Plt. Sekda Bener Meriah, Armansyah, dan Asisten I Pemerintahan, warga menegaskan bahwa Kementan tidak memiliki bukti kuat atas kepemilikan lahan dimaksud.
Oleh karena itu, masyarakat menilai Kementan tidak berhak mengklaimnya sebagai aset.
Plt. Sekda menyampaikan bahwa pembentukan tim pendamping bukan merupakan inisiatif Pemda, melainkan respons terhadap permintaan dari pihak Kementan.
Perdebatan antara warga dan perwakilan pemerintah daerah pun tak terhindarkan. Warga menilai pemerintah lebih berpihak pada kepentingan pusat daripada membela rakyatnya sendiri yang menggantungkan hidup dari lahan tersebut.
Koordinator aksi, Muktar, menyatakan kekecewaannya terhadap sikap pemerintah.
Menurutnya pemda juga dinilai kesulitan menjawab tuntutan warga yang meminta bukti hukum atas klaim kepemilikan Kementan.
“Kami hanya meminta Bupati Bener Meriah, Tagore Abubakar, untuk membatalkan SK pembentukan tim pendamping sertifikasi. Tapi hari ini, tidak ada keputusan apa pun. Sekda dan Asisten I malah meninggalkan ruangan sebelum ada kesepakatan, tanpa alasan,” ujar Muktar.
Ketiadaan keputusan dalam forum dialog tersebut semakin memperbesar kekecewaan warga. Mereka menilai Pemda tidak bertanggung jawab dan abai terhadap kepentingan rakyat.
Editor : Jamaluddin
Artikel Terkait
