JAKARTA, iNewsPortalAceh.id — Aceh Barat Daya (Abdya) mencuri perhatian di tingkat nasional. Kabupaten di pesisir barat-selatan Aceh itu meraih Pemimpin Daerah Awards 2026 melalui program Satu SKPK Satu Inovasi, sebuah kebijakan yang mendorong setiap perangkat daerah melahirkan terobosan pelayanan dan pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Penghargaan kategori Pembangunan Ekonomi Daerah tersebut diterima Bupati Aceh Barat Daya, Dr. Safaruddin, S.Sos., M.S.P., dalam malam penganugerahan Pemimpin Daerah Awards 2026 yang digelar iNews TV di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026) malam.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Dr. Muhammad Qodari, S.Psi., M.A. Bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, penghargaan itu bukan sekadar pengakuan atas kinerja birokrasi.
Program Satu SKPK Satu Inovasi dirancang untuk mengubah cara pemerintah daerah bekerja: setiap organisasi perangkat daerah dituntut menghadirkan inovasi yang menyelesaikan persoalan nyata masyarakat.
Terobosan tersebut mencakup sejumlah sektor strategis, mulai dari digitalisasi layanan air bersih, percepatan administrasi kependudukan, hingga peningkatan efisiensi pelayanan kesehatan.
Model tersebut menempatkan inovasi bukan sebagai proyek seremonial, melainkan sebagai instrumen untuk memperbaiki kualitas pelayanan sekaligus mendorong pembangunan ekonomi daerah.
Bupati Safaruddin mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif pemerintah daerah bersama masyarakat, bukan pencapaian pribadi.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Aceh Barat Daya,” kata Safaruddin.
Dari Bantuan Menuju Kemandirian
Bukan Sekadar Penghargaan, Inovasi “Satu SKPK Satu Inovasi” Antar Abdya Raih Pemimpin Daerah Awards 2026 Safaruddin menegaskan, pembangunan ekonomi Abdya ke depan tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik.
Pemerintah daerah, kata dia, harus memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu fokus utama adalah menekan angka kemiskinan ekstrem dengan mengurangi ketergantungan masyarakat miskin terhadap bantuan dan mendorong mereka menuju kemandirian ekonomi.
“Pembangunan ekonomi Aceh Barat Daya kami titikberatkan pada upaya pemerintah menekan angka kemiskinan ekstrem, dari ketergantungan terhadap bantuan menuju kemandirian masyarakat miskin,” ujarnya.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi harus dibangun melalui kebijakan yang terukur dan sistematis. Infrastruktur tetap penting, tetapi pembangunan tidak boleh berhenti pada pembangunan jalan, gedung, atau fasilitas fisik.
“Pembangunan ekonomi Aceh Barat Daya juga bukan hanya berbicara tentang infrastruktur, tetapi bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik melalui kebijakan yang terukur dan sistematis,” katanya.
Karena itu, UMKM menjadi salah satu sektor yang dinilai harus mendapat ruang lebih besar. Pemerintah daerah didorong tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga menciptakan ekosistem agar pelaku usaha mampu tumbuh dan mandiri.
“UMKM harus mendapatkan ruang dan diberdayakan. Bantuan sosial harus tepat sasaran, dan pembangunan infrastruktur harus dilandasi pada kebutuhan mendasar yang berdampak terhadap laju pertumbuhan ekonomi,” tegas Safaruddin.
Penghargaan Bukan Garis Akhir
Safaruddin menyadari penghargaan di tingkat nasional justru membawa tanggung jawab yang lebih besar.
Menurutnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan terletak pada banyaknya penghargaan yang diterima, melainkan pada seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat.
Pembangunan, kata dia, harus diukur dari berbagai indikator, mulai dari kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat hingga peningkatan kesejahteraan.
“Penghargaan ini menjadi tanggung jawab sekaligus motivasi bagi kami untuk bekerja lebih baik. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus kita jawab,” ujarnya.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan yang selama ini terlibat dalam pembangunan daerah.
“Terima kasih kepada seluruh masyarakat Aceh Barat Daya dan jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah bekerja bersama. Penghargaan ini kita persembahkan untuk masyarakat Abdya,” tutur Safaruddin.
Menurut dia, Pemimpin Daerah Awards 2026 harus menjadi energi baru, bukan titik akhir. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya akan terus memperkuat inovasi dan mempercepat pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana penghargaan ini menjadi energi baru untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan membawa Aceh Barat Daya menjadi daerah yang semakin maju,” pungkasnya.
Editor : Jamaluddin
Artikel Terkait
