SUBULUSSALAM, iNewsPortalAceh.id - Carut-marutnya sistem keuangan daerah, menyebabkan berdampaknya pada kualitas pelayanan dan roda Pemerintahan di Kota Subulussalam, Aceh, saat ini.
Dalam beberapa hari terakhir sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi untuk menuntut hak mereka, baik berupa gaji, insentif, bahkan sejumlah dana proyek pekerjaan di Kota Subulussalam hingga di awal tahun 2024 tidak terbayarkan.
Bobroknya sistem keuangan di kota Sada Kata ini, memicu sejumlah efek domino, mulai dari pengrusakan kantor Dinas Keuangan, hingga aksi para guru dan aksi mogok Tenaga Kesehatan di RSUD.
Serta aksi mogok para Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam yang menyebabkan lumpuhnya aktivitas pelayanan kepada masyarakat yang mewarnai awal tahun 2024.
Sekretaris Daerah Kota Subulussalam, Sairun mengakui bahwa saat ini daerahnya sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga terjadi mogok kerja para dokter dan lainnya.
"saat ini kota Subulussalam sedang mengalami kesulitan keuangan, sehingga berdampak pada tertundanya pembayaran gaji di sejumlah instansi dan rekanan," ujar Sairun.
Selain itu, Sairun juga menyampaikan bahwa jika para kepala SKPK (satuan kerja perangkat kab/kota) tidak mampu bekerja, silahkan mengundurkan diri dari jabatannya," pinta Sairun.
Hal tersebut ia sampaikan saat menemui anggota DPRK dan Perwakilan para Dokter yang melakukan aksi mogok yang menyebabkan lumpuhnya pelayanan Kesehatan di RSUD Kota Subulussalam pada Selasa (2/01/2024).
Sementara salah seorang anggota DPRK Subulussalam, Bahagia Maha melontarkan nada serupa, seraya meminta agar Sekda juga ikut mundur jika tak mampu.
"Anda sebagai Sekda seharusnya mundur juga, sebagai Ketua TAPK (tim anggaran pemerintah Kab/Kota), bagaimana mungkin anda tidak mengetahui kenapa sistem keuangan di Kota Subulussalam menjadi seperti ini, bukankah semua SKPK ini adalah bawahan anda," tegas Bahagia.
Editor : Jamaluddin