Miris, Ribuan Guru Muslim di India Terancam Nganggur karena Pemerintah Setop Danai Madrasah

NEW DELHI, iNewsPortalAceh.id – Negara Bagian terpadat di India, Uttar Pradesh, berhenti membayar sekitar 21.000 guru mata pelajaran, termasuk matematika dan sains, di sekolah-sekolah agama Islam atau madrasah.

Hal itu diungkapkan oleh seorang pejabat pada Kamis (11/1/2024).

Baca Juga

Miris, Angka Kemiskinan di Pidie Jaya Berada Diurutan Ke 4 dari 23 Kabupaten di Aceh

Uttar Pradesh adalah negara bagian India yang saat ini dikuasai oleh partai nasionalis Hindu berhaluan radikal pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi.

Kebijakan menghentikan pembayaran guru madrasah itu muncul menjelang pemilu yang rencananya akan diadakan pada Mei nanti. Modi kembali mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiganya berturut-turut.

“Lebih dari 21.000 guru akan kehilangan pekerjaan mereka,” ujar Kepala Dewan Pendidikan Madrasah di Uttar Pradesh, Iftikhar Ahmed Javed, kepada Reuters.

Baca Juga

Miris, 66 Jurnalis Gugur dalam Konflik Israel-Palestina sejak 7 Oktober

“Siswa dan guru Muslim akan kembali ke masa 30 tahun silam,” ujarnya.

Muslim adalah kelompok minoritas di India, negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Hindu. Populasi umat Islam India berjumlah sekitar 14 dari total 1,42 miliar penduduk negara itu.

Kaum Muslim juga mencakup hampir seperlima penduduk Uttar Pradesh. Kelompok hak asasi manusia seperti Human Rights Watch (HRW) mengatakan, kelompok nasionalis Hindu telah mengancam dan melecehkan kelompok Muslim dan agama minoritas lainnya di India.

Baca Juga

Kondisi Berteduh Dibawah Tenda Darurat, 232 Imigran Muslim Rohingya Masih Bertahan di Desa Kulee

Yang menyedihkan, para Hindu radikal itu bisa berbuat sewenang-wenang tanpa mendapat hukuman, karena dilindungi oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Modi.Namun, tuduhan HRW itu dibantah oleh partai tersebut.

Menurut dokumen yang dilihat oleh Reuters, Pemerintah Federal Uttar Pradesh telah menghentikan pendanaan program yang disebut Skema Penyediaan Pendidikan Berkualitas di Madrasah pada Maret 2022.

Dokumen yang berasal dari Kementerian Urusan Minoritas itu menunjukkan, pemerintahan Modi tidak menyetujui proposal pendanaan baru dari negara-negara bagian yang berada di bawah program ini antara tahun fiskal 2017/18 dan 2020/21.

Baca Juga

Mirisnya, Warga Jamat Aceh Tengah Hanya Punya Akses Jalan Bak Kubangan untuk Ke Kota

Kini, dia sudah benar-benar menutup program tersebut. Kementerian Urusan Minoritas India, yang menjalankan program tersebut hingga ditutup, tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

Dokumen tersebut juga tidak menyebutkan alasan penutupannya. Namun, seorang pejabat pemerintah mengatakan hal itu mungkin terjadi karena undang-undang yang diterbitkan pada 2009 yang menjamin wajib belajar gratis bagi anak-anak mencakup sekolah negeri biasa.

Data pemerintah menunjukkan, lebih dari 70.000 madrasah telah tercakup dalam enam tahun pertama program ini, yang dimulai pada 2009/2010 oleh pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Partai Kongres.

Baca Juga

Miris, Warga Bugeng Bireuen Tinggal di Rumah Tak Layak Huni Dinding dari Tepas Bambu

Anggota panel pemerintah di lembaga pendidikan minoritas, Shahid Akhter mengatakan, program ini bermanfaat bagi anak-anak Muslim dan harus dihidupkan kembali.

“Bahkan perdana menteri ingin anak-anak mendapatkan pendidikan Islam dan modern,” katanya.

“Saya sudah berbicara dengan para pejabat untuk memastikan bahwa skema ini tetap dipertahankan,” ucapnya.

Menurut surat yang dikirim oleh pejabat madrasah Uttar Pradesh, Javed, kepada Modi pada Rabu (10/1/2024) kemarin, Pemerintah Federal India memberi tahu negara-negara bagian untuk mengakhiri program pendanaan tersebut pada Oktober tahun lalu.

Dia mengatakan, negara bagian belum membayarkan honor guru madrasah sejak April dan memutuskan untuk berhenti membayar sama sekali pada bulan ini.

Sementara dana dari pemerintha federal belum dibayarkan selama enam tahun.

“(Namun, para guru itu) melakukan tugasnya dengan lancar dengan harapan kebaikan hati Anda akan menyelesaikan masalah ini,” bunyi surat dari Javed--yang juga sekretaris nasional Front Minoritas BJP—itu kepada Modi.

Negara bagian di India biasanya membayar honor guru mata pelajaran di madrasah hingga 3.000 rupee (sekitar Rp564.000) per bulan dari anggaran daerah sendiri.

Sementara honor yang disalurkan dari pemerintah federal bisa mencapai hingga 12.000 rupee (Rp2,25 juta) per bulan.

“Kami tidak mempunyai pekerjaan lain dan saya sudah terlalu tua untuk mencari pekerjaan lain,” kata Samiullah Khan, seorang guru madrasah dari Distrik Bahraich.

Dia sudah mengajar di sana selama 14 tahun terakhir.

Sementara itu, Negara Bagian Assam di bagian timur laut India, mengubah ratusan madrasah menjadi sekolah konvensional, meski mendapat protes dari kelompok oposisi dan komunitas Muslim setempat.

Gubernur setempat bahkan menyerukan agar semua negara bagian di India berhenti mendanai madrasah. Banyak madrasah di India yang didanai oleh sumbangan dari anggota komunitas Muslim.

Namun tidak sedikit pula yang bergantung pada bantuan pemerintah.

Editor : Jamaluddin