get app
inews
Aa Text
Read Next : Babinsa Koramil 18 Tripa Pidie Jaya Silaturahmi ke Dayah di Desa Tunong

Pegawai Pidie Jaya Kecewa, Pemda Belum Bayar Tunjangan Kerja Dua Bulan

Rabu, 13 November 2024 | 16:05 WIB
header img
Pegawai Pidie Jaya Kecewa, Pemda Belum Bayar Tunjangan Kerja Dua Bulan.(Dok Ist)

PIDIE JAYA, iNewsPortalAceh.id – Sejumlah pegawai di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, mengeluhkan keterlambatan pencairan tunjangan kerja pegawai (TPP) selama dua bulan terakhir, yakni untuk September dan Oktober 2024.

Pada tahun sebelumnya, pencairan TPP berlangsung lancar selama 12 bulan tanpa kendala.

Namun, situasi berbeda terjadi tahun ini, yang membuat para pegawai merasa kecewa dan khawatir terhadap kebutuhan mereka sehari-hari.

"Tahun 2023 lalu Tukin (tunjangan kinerja) kami aman-aman saja, tapi tahun ini sudah dua bulan belum cair. Kami berharap pemerintah segera mencairkan karena kami sangat membutuhkan," ujar salah seorang pegawai yang enggan disebutkan namanya, Rabu (13/11/2024).

Ia menjelaskan, tunjangan kerja menjadi penopang utama kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk biaya pendidikan anak-anak.

"Rasanya berat jika Tukin tidak cair. Kami hanya bisa berharap ada solusi segera," tambahnya.

Belum Ada Anggaran untuk Pencairan.

Teuku Muslim, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Pidie Jaya, membenarkan bahwa tunjangan kerja pegawai belum dibayarkan selama dua bulan terakhir.

Menurutnya, keterlambatan ini disebabkan belum tersedianya anggaran untuk pencairan.

"Tahun 2024 ini TPP hanya dianggarkan untuk 10 bulan. Delapan bulan sudah dibayarkan, sementara dua bulan terakhir belum cair karena belum ada dana," jelasnya.

Teuku Muslem juga menyebutkan bahwa bukan hanya TPP pegawai pemerintahan yang belum dibayarkan, tetapi juga gaji perangkat desa mengalami keterlambatan serupa.

"Biasanya, TPP untuk pegawai menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, saat ini anggaran belum tersedia," ujarnya.

Anggaran TPP Capai Rp2,6 Miliar Per Bulan.

Teuku Muslem merinci, setiap bulan diperlukan anggaran sekitar Rp2,6 miliar untuk membayar TPP pegawai pemerintahan.

Ia menegaskan bahwa dua bulan TPP yang tertunda akan dibayarkan segera setelah ada alokasi anggaran.

"Kalau nanti anggaran sudah tersedia, sisa dua bulan TPP ini pasti akan segera dibayarkan," tegasnya.

Situasi ini mencerminkan tantangan pengelolaan anggaran daerah yang memengaruhi kesejahteraan para pegawai, yang berharap adanya solusi cepat dari pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

Editor : Jamaluddin

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut