Bupati Pidie Jaya Gaspol Pulihkan Daerah Pascabencana, 12,46 Hektare Lahan Huntap Dikebut

PIDIE JAYA, iNewsPortalAceh.id — Pemulihan Pidie Jaya pascabencana hidrometeorologi memasuki fase krusial. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menggeber koordinasi lintas sektor untuk memastikan warga terdampak segera mendapatkan hunian tetap (huntap), sekaligus memulihkan ekonomi dan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana.

Bupati Pidie Jaya H. Sibral Malasyi, MA, S.Sos, ME, mengambil langkah percepatan dengan mematangkan proses penyediaan lahan huntap yang hingga kini membutuhkan total 12,46 hektare atau 124.600 meter persegi.

Koordinasi tersebut dilakukan Bupati di Aula Dinas Pertanahan Aceh, Rabu (26/8/2026)kemarin. Sejumlah tahapan pengadaan tanah terus dikebut, mulai dari penyusunan dokumen, pengukuran hingga proses penilaian lahan.

Namun, pekerjaan besar itu belum sepenuhnya rampung. Sejumlah lokasi masih berada dalam tahapan pengadaan tanah, sementara lokasi lainnya membutuhkan kepastian ketersediaan lahan dan dukungan anggaran.

12,46 Hektare Jadi Titik Krusial

Pemerintah daerah mencatat sebagian lokasi telah memasuki proses pengadaan tanah secara langsung. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) telah tersedia dan pengukuran juga telah dilakukan di sejumlah titik.

Meski demikian, proses penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) masih berlangsung pada lokasi tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan masih adanya selisih antara kebutuhan lahan dan lahan yang telah siap untuk mendukung pembangunan huntap.

Pemkab Pidie Jaya menilai penyelesaian persoalan lahan merupakan salah satu kunci utama agar pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak dapat bergerak lebih cepat.

Karena itu, pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan satu skema. Pengadaan lahan dipersiapkan secara bertahap sembari membuka ruang dukungan anggaran dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Bukan Sekadar Bangun Rumah

Percepatan pemulihan yang didorong Bupati Sibral tidak berhenti pada pembangunan hunian.

Dalam rangkaian agenda yang sama, Pemkab Pidie Jaya juga membuka Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami (SLG) Tahun 2026 bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Program tersebut diarahkan untuk memperkuat pengetahuan serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi gempa bumi dan tsunami.

Di sisi lain, pemerintah juga menggenjot program pemulihan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak bencana. Dengan demikian, strategi pemulihan Pidie Jaya diarahkan pada tiga sektor sekaligus: hunian, keselamatan, dan penghidupan masyarakat.

“Kepentingan Utama Kita Masyarakat Terdampak”

Bupati Sibral Malasyi menegaskan tidak boleh ada persoalan administratif yang berlarut-larut ketika kepentingan masyarakat terdampak bencana menjadi taruhan.

“Kita ingin persoalan yang masih menjadi kendala segera mendapatkan solusi. Kepentingan utama kita adalah masyarakat terdampak. Karena itu, penyediaan lahan, pembangunan Huntap, kesiapsiagaan bencana dan pemulihan ekonomi harus berjalan bersama agar masyarakat Pidie Jaya dapat kembali bangkit dengan lebih aman dan sejahtera,” kata Sibral.

Bagi pemerintah daerah, percepatan huntap bukan sekadar proyek pembangunan fisik. Hunian tetap menjadi bagian dari upaya mengembalikan rasa aman dan kepastian hidup warga setelah menghadapi bencana.

Dengan kebutuhan lahan mencapai 12,46 hektare, Pemkab Pidie Jaya kini mendorong seluruh pihak terkait bergerak dalam satu irama.

Penyelesaian dokumen, pengukuran, penilaian, pengadaan tanah hingga dukungan pembiayaan diharapkan dapat berjalan paralel.

Editor : Jamaluddin