Pusat Turun Tangan! Rehab Pascabencana Pidie Jaya Dipercepat, Krueng Meureudu Jadi Sorotan Nasional

PIDIE JAYA, iNewsPortalAceh.id — Pemerintah pusat akhirnya turun langsung menyikapi lambannya proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, khususnya di Kabupaten Pidie Jaya.

Dalam kunjungan kerja yang berlangsung Jumat (8/5/2026), Direktur Jenderal Perumahan dan Pedesaan Kementerian PKP RI, Imran, menegaskan tidak boleh ada lagi program pemulihan yang mandek sementara masyarakat terus hidup dalam ancaman bencana.

Baca Juga

20 Ribu Rumah Dihantam Banjir Berulang, Bupati Pidie Jaya Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan

Kunjungan tersebut berubah menjadi rapat besar lintas instansi yang mempertemukan pemerintah pusat, Satgas PRR, aparat TNI-Polri, hingga seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya di Ruang Rapat Sekdakab Pidie Jaya.

Sorotan utama tertuju pada kondisi Sungai Krueng Meureudu yang disebut kembali mengancam ribuan warga setelah banjir dan lumpur dilaporkan berulang kali menerjang permukiman masyarakat.

“Semua kendala harus segera dibuka dan diselesaikan bersama agar masyarakat tidak terus menunggu kepastian,” tegas Imran dalam arahannya.

Pemerintah pusat meminta seluruh persoalan rehabilitasi dan rekonstruksi diinventarisasi secara detail, mulai dari rumah rusak, persoalan lahan, hingga hambatan teknis yang selama ini memperlambat proses pembangunan.

Tak hanya itu, pusat juga mendorong percepatan sejumlah proyek strategis yang dinilai vital bagi pemulihan ekonomi dan keselamatan warga di Pidie Jaya.

Di antaranya rehabilitasi Irigasi Cubo–Trienggadeng, pembangunan bendungan Ulee Gle, hingga penanganan kawasan permukiman terdampak bencana.

Dalam forum tersebut, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi mengungkap fakta mengejutkan terkait kondisi Krueng Meureudu.

Menurutnya, bencana susulan sudah terjadi hingga empat kali dan menyebabkan lumpur kembali masuk ke rumah-rumah warga di 18 desa sepanjang aliran sungai.

Kondisi itu disebut semakin parah karena tanggul darurat berbahan pasir yang selama ini digunakan kembali amblas diterjang arus sungai.

“Pembersihan lumpur sudah beberapa kali dilakukan, tetapi terus berulang. Karena itu kami mengusulkan penanganan permanen menggunakan batu gajah agar masyarakat mendapat perlindungan yang lebih kuat,” ujar Bupati.

Permintaan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah pusat mengingat Krueng Meureudu kini dianggap sebagai titik rawan yang dapat memicu bencana lebih besar jika tidak segera ditangani permanen.

Selain persoalan sungai, pemerintah daerah juga meminta dukungan terhadap program cetak sawah dan pemulihan kawasan pertanian terdampak bencana demi menjaga ketahanan pangan masyarakat.

Bupati mengakui masih terdapat sejumlah kendala administrasi dan penyesuaian internal pemerintahan yang membuat beberapa program berjalan lambat.

Namun ia memastikan seluruh jajaran kini diminta bekerja penuh mengawal seluruh proyek rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kehadiran pemerintah pusat di Pidie Jaya dinilai menjadi sinyal kuat bahwa persoalan pascabencana di Aceh kini kembali mendapat perhatian serius di tingkat nasional.

Editor: Jamaluddin