Realisasi Tambahan TKD Aceh Barat Tembus 50,87 Persen, Kaposwil Satgas PRR Beri Apresiasi

Realisasi bergerak pesat sejak Agustus. Menurut pemantauan Satgas PRR, realisasinya 8,96 persen (Rp6,1 miliar) pada 31 Juli 2026 dan naik menjadi 23,02 persen (Rp15,68 miliar) pada 7 Agustus. Per 9 September, Pemkab Aceh Barat mencatat 33,74 persen (Rp22,98 miliar). Pada pertengahan Oktober, Kurdi menyampaikan realisasi telah mencapai sekitar 46,63 persen atau kurang lebih Rp31,76 miliar, naik dari sekitar 37 persen sebelumnya. Dalam keterangan itu, ia juga menyebut seluruh paket telah terkontrak.

Pemantauan serapan di setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dibagi dalam tiga status: hijau untuk realisasi di atas 55 persen, kuning untuk 40 hingga 55 persen, dan merah untuk di bawah 40 persen.

Pada kategori hijau, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) mencatat capaian di atas 96 persen. Berikutnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 82,87 persen (pagu Rp494 juta, realisasi Rp409 juta), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) 76,33 persen (pagu Rp466 juta, realisasi Rp356 juta), Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM (Disdagkopukm) sekitar 68 persen, serta Dinas Sosial (Dinsos) 66,57 persen (pagu Rp191 juta, realisasi Rp127 juta). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), yang mengelola paket terbanyak yakni 108 paket, juga berstatus hijau dengan realisasi Rp18,06 miliar dari pagu Rp32,44 miliar.

Pada kategori kuning, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) mencatat 49,24 persen (pagu Rp15,34 miliar, realisasi Rp7,55 miliar). Berikutnya Dinas Pendidikan Dayah 48,75 persen (pagu Rp2,22 miliar, realisasi Rp1,08 miliar), Dinas Pangan 45,19 persen (pagu Rp2,49 miliar, realisasi Rp1,13 miliar), dan Dinas Kesehatan 42,35 persen (pagu Rp1 miliar, realisasi Rp423 juta).

Lima SKPK masih berstatus merah: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) 36,97 persen, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) 23,52 persen, Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) 22,85 persen, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 18,17 persen, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 4,44 persen.

Editor: Suriya Mohamad Said