Rehabilitasi-Rekonstruksi Aceh: Momentum Kolaborasi, Kepercayaan dan Penguatan Tata Kelola Krisis

DR EFFENDI HASAN, MA

AKADEMISI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Baca Juga

Akademisi FISIP USK: Jika Pilkada Dikembalikan ke DPRD, Kekhususan Aceh Wajib Dihormati

MENYIKAPI dinamika wacana publik terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Aceh, Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, Dr. Effendi Hasan, M.A., menegaskan pentingnya membaca situasi ini secara komprehensif dalam perspektif tata kelola kebencanaan dan relasi pusat–daerah yang konstruktif. Menurut dia, kritik dan aspirasi masyarakat merupakan bagian sah dari ruang demokrasi. 

Namun proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak dapat direduksi hanya pada dimensi cepat atau lambat, melainkan harus dipahami sebagai proses kebijakan publik yang melibatkan koordinasi multi-level governance—antara pemerintah pusat, pemerintah Aceh, serta pemerintah kabupaten/kota. 

Dalam studi implementasi kebijakan, sering ditemukan adanya implementation gap, yakni jarak antara desain kebijakan dan realisasi di lapangan. Tantangan tersebut bukanlah anomali, melainkan karakter inheren dalam kebijakan berskala besar.

Baca Juga

Akademisi USK Soroti Bentrok Penyaluran Bantuan: Semua Pihak Menahan Diri dan Fokus pada Kemanusian

Dr. Effendi Hasan, MA menilai bahwa pembentukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) harus dimaknai sebagai instrumen koordinatif untuk mengurangi fragmentasi kebijakan. Dalam teori administrasi publik, mekanisme koordinasi lintas lembaga diperlukan guna memastikan efektivitas kebijakan di tengah kompleksitas birokrasi. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap Satgas PRR seyogianya berbasis indikator kinerja dan capaian terukur.

Wakil Dekan Bidang Akademik Fisip USK ini menekankan bahwa kepercayaan pemerintah pusat kepada putra Aceh Dr, Safrizal ZA untuk memimpin Satgas PRR merupakan bentuk kehadiran negara dalam membantu membangun kembali wilayah yang terdampak bencana. Keputusan tersebut tidak semata administratif, tetapi memiliki makna simbolik dan strategis. Dalam perspektif governance, legitimasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor kepercayaan dan kedekatan sosial dengan masyarakat terdampak.

Editor : Suriya Mohamad Said