KIEV, iNews.id – Ukraina membutuhkan dana sedikitnya 750 miliar dolar AS (lebih dari Rp11.252,6 triliun) untuk pemulihan negara itu setelah digempur oleh militer Rusia sejak Februari lalu.
Hal itu diungkapkan oleh Perdana Menteri Ukraina, Denys Shmyhal, Senin (4/7/2022).
Dalam Konferensi Pemulihan Ukraina yang diselenggarakan oleh Swiss, Shmyhal juga mengatakan, kerusakan langsung pada infrastruktur di Ukraina akibat agresi Rusia saat ini nilainya sudah menembus 100 miliar dolar AS.
Jika dikonversikan dengan kurs saat ini, jumlah itu setara dengan Rp1.500 triliun.
Sebelumnya, Bank Investasi Eropa (EIB) selaku lembaga pemberi pinjaman milik Uni Eropa, mengusulkan struktur pendanaan yang sebelumnya digunakan selama pandemi Covid-19 untuk membantu membangun kembali Ukraina.
Adapun investasi yang ditawarkan mencapai 100 miliar euro (sekitar Rp1.560 triliun), menurut dokumen yang dilihat Reuters.
Lewat skema yang disebut Dana Perwalian Gateway EU-Ukraina (E-U GTF), diharapkan ada kontribusi awal sebesar 20 miliar euro dari negara-negara Uni Eropa serta anggaran blok ekonomi itu dalam bentuk hibah, pinjaman, dan jaminan.
Jaminan itu khususnya akan memiliki efek pengganda, yang mengarah ke proyek infrastruktur senilai sekitar 100 miliar euro, menurut dokumen itu.
Angka tersebut sekitar setengah dari kebutuhan Ukraina yang lebih mendesak.
Proposal EIB akan diumumkan pada Senin (4/7/2022) waktu setempat, yaitu hari pertama penyelenggaraan Konferensi Internasional Pemulihan Ukraina di Swiss yang bertujuan untuk menyediakan sumber daya bagi Ukraina dan membantu pemulihan pascaperang.
Rusia meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina pada 24 Februari, setelah Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk (DPR dan LPR) meminta bantuan untuk membela diri dari provokasi pasukan Kiev.
DPR dan LPR adalah dua wilayah yang memisahkan diri dari Ukraina.
Rusia mengklaim, tujuan dari operasi khususnya itu adalah untuk demiliterisasi dan “denazifikasi” Ukraina.
Barat menanggapi agresi militer Rusia itu dengan menjatuhkan sanksi komprehensif terhadap Moskow, termasuk embargo terhadap produk energi Rusia.
Editor : Jamaluddin
Artikel Terkait
