Selain itu, pemkab juga didesak untuk membayarkan siltap pada Desember tahun anggaran 2022 yang hingga kini belum dibayarkan.
"Jika semua tuntutan ini tidak direalisasikan, kami tidak akan meninggalkan gedung dewan ini dan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih banyak," tegas Nawi.
Menanggapi tuntutan para perangkat desa, Ketua DPRK menyarankan sejumlah perwakilan APDESI Agara untuk melakukan mediasi bersama sejumlah perwakilan dari pihak pemkab setempat.
Editor : Jamaluddin
Artikel Terkait