Pekan lalu, Pasukan Kebebasan dan Perubahan, gerakan oposisi terkemuka di Sudan, mengumumkan bahwa penandatanganan perjanjian politik akhir tentang pembentukan pemerintahan sipil di Sudan akan ditunda lantaran tidak adanya konsensus antara kelompok militer.
Media Sudan melaporkan, kelompok militer yang dimaksud adalah Tentara Nasional Sudan tersebut dan berbagai kelompok paramiliter, termasuk RSF.
Editor : Jamaluddin
Artikel Terkait