NAYPYIDAW, iNewsPortalAceh.id - Pemerintah junta militer Myanmar memerintahkan para pegawai negeri sipil (PNS) dan mantan tentara untuk bersiap angkat senjata jika terjadi kondisi darurat.
Negara Asia Tenggara itu dalam situasi genting terkait perang dengan pemberontak di perbatasan.
Pengumuman itu disampaikan dewan pemerintahan junta setelah muncul laporan serangan hebat dari pemberontak di beberapa lokasi.
Dewan junta memerintahkan semua PNS dan mantan personel militer untuk membentuk unit guna menanggapi situasi darurat.
“Jika perlu, unit semacam itu mungkin diperlukan untuk keluar dan bertugas dalam bencana alam dan keamanan,” bunyi pernyataan dewan junta, dikutip dari Reuters, Kamis (16/11/2023).
Tin Maung Swe, sekretaris dewan administratif ibu kota Naypyidaw, membenarkan perintah tersebut. Namun dia menegaskan situasi di ibu kota masih tenang.
“Ini adalah rencana untuk membantu jika terjadi keadaan darurat,” katanya.
Militer Myanmar sudah berperang melawan etnis minoritas serta pemberontak lainnya selama puluhan tahun.
Namun perang pasca-kudeta Aung San Suu Kyi pada 2021 semakin berat. Kelompok-kelompok minoritas dan pemberontak bersatu melawan pemerintah, koordinasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Pemerintahan bayangan yang dibentuk politisi pro-demokrasi pasca-kudeta untuk menentang militer juga besatu dengan beberapa faksi pemberontak.
Mereka meluncurkan kampanye "Jalan Menuju Naypyidaw" yang bertujuan untuk mengambil alih kendali ibu kota.
Juru bicara pemerintah Zaw Min Tun pada Rabu (15/11/2023) malam mengatakan, militer menghadapi serangan hebat dari sejumlah besar pasukan pemberontak bersenjata di Negara Bagian Shan, Negara Bagian Kayah, dan Negara Bagian Rakhine.
Menurut Zaw, beberapa posisi militer telah dievakuasi. Pasukan pemberontak bahkan menggunakan drone untuk menjatuhkan ratusan bom di pos-pos militer.
Editor : Jamaluddin
Artikel Terkait
