PIDIE JAYA, iNewsPortalAceh.id - Bupati Pidie Jaya H Sibral Malasyi MA, S.Sos, ME bersama Ketua Dan Wakil DPRK Pidie Jaya menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) penguatan sinergi dan kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah daerah wilayah Sumatera I di Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta Selatan, Senin, 7 Mei 2025.
Pemkab Pidie Jaya menegaskan komitmennya dalam upaya pemberantasan korupsi melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara KPK dan Pemerintah Daerah Wilayah I yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Bupati Pidie Jaya dalam sambutannya menyatakan bahwa Pembak Pidie Jaya mendukung penuh sebagai bentuk keseriusan daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
"Kami menyadari bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik dan menghambat pembangunan," ungkap Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi melalui Kabag Humas Riza Andika.
Hasil SPI ( Survei Penilaian Integritas ) Kabupaten Pidie Jaya tahun 2024 tertinggi di Aceh 75,76% menggambarkan pemilaian terhadap upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Pidie Jaya terus meningkat.
"dan kami terus Meningkatkan upaya pencegahan korupsi dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berintegrasi," tegasnya.
Pemerintah Pidie Jaya menargetkan nilai capaian MCP tahun ini sebesar 80.75 % sebagai wujud keseriusan dalam reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik yang berintegritas.
Kami percaya, dengan langkah konkret dan komitmen kolektif, pemberantasan korupsi dapat kita lakukan secara efektif dan berkelanjutan dengan : Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperkuat sinergi pengawasan internal, meningkatkan pengendalian dan mendorong partisipasi publik.
Kami menyadari bahwa perjuangan melawan korupsi adalah proses panjang yang memerlukan komitmen, keberanian, kemauan politik dari semua pihak dan pentingnya Kolaborasi dengan KPK adalah bentuk nyata dari sinergi pusat dan daerah dalam menutup celah korupsi dan membangun sistem yang akuntabel.
Editor : Jamaluddin
Artikel Terkait
