ACEH SELATAN, iNewsPortalAceh.id – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digalakkan pemerintah pusat mendapat sorotan tajam dari kalangan legislatif daerah.
Sekretaris Komisi IV DPRK Aceh Selatan, Novi Rosmita, S.E., M.Kes., menegaskan bahwa program nasional tersebut tidak boleh berjalan asal-asalan tanpa pengawasan yang jelas dan terukur di lapangan.
“Kalau kita lihat secara umum, program ini sangat bagus dari pusat. Tapi tinggal bagaimana kita di daerah memastikan fungsi pengawasan itu benar-benar berjalan,” ujar Novi Rosmita kepada iNews, Rabu (15/10/2025).
Menurutnya, program MBG memiliki peran vital dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak sekolah dasar di seluruh Indonesia, termasuk di Aceh Selatan.
Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaannya tidak sebatas formalitas tanpa memastikan kualitas makanan dan kandungan gizi benar-benar sesuai standar.
Novi mengungkapkan bahwa DPRK Aceh Selatan melalui Komisi IV telah menjalankan fungsi pengawasan dengan memanggil para pelaksana program MBG di tingkat daerah.
Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas publik agar masyarakat tahu siapa yang bertanggung jawab bila terjadi masalah.
“Kami sudah pernah memanggil pihak pelaksana MBG di daerah. Mereka harus punya pusat pengaduan atau hotline, agar masyarakat bisa langsung melapor jika ada masalah terkait menu atau distribusi makanan bergizi,” tegasnya.
Tak hanya itu, DPRK juga berencana memanggil seluruh yayasan dan tenaga ahli gizi yang terlibat dalam program ini.
Langkah itu dilakukan menyusul munculnya sejumlah laporan mengenai menu makanan yang dinilai tidak layak atau tidak sesuai dengan kandungan gizi seimbang.
“Kami ingin memastikan, apakah tenaga ahli yang dilibatkan benar-benar kompeten dan punya latar belakang pendidikan sesuai. Jangan sampai program besar ini dijalankan tanpa kontrol kualitas yang ketat,” tambah Novi dengan nada serius.
Selain melalui pengawasan legislatif, Novi juga mendorong agar pemerintah daerah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus pengawasan MBG di sekolah-sekolah.
Satgas tersebut, menurutnya, akan menjadi garda depan dalam memastikan setiap anak menerima makanan bergizi sesuai standar nasional.
“Program ini harus benar-benar diawasi bersama, tidak hanya oleh DPRK tapi juga oleh pemerintah daerah. Bila perlu dibentuk Satgas khusus agar pelaksanaannya lebih terarah dan transparan,” jelasnya.
Meski hingga kini belum ada laporan resmi terkait pelanggaran dalam pelaksanaan MBG di Aceh Selatan, Novi mengakui bahwa pihaknya telah menerima beberapa keluhan dari masyarakat soal menu dan distribusi.
Semua laporan itu, katanya, telah diteruskan ke koordinator wilayah dan ketua SPPG untuk ditindaklanjuti.
“Kami sudah sampaikan ke Korwil dan ketua SPPG di tiap kecamatan agar cepat direspons,” ujarnya.
Di akhir keterangannya, Novi menegaskan agar Dinas Kesehatan Aceh Selatan turut aktif memastikan setiap pelaksana program MBG memiliki sertifikat laik hygiene dan sanitasi (SLHS) sebelum melakukan kegiatan produksi makanan bergizi.
Editor : Jamaluddin
Artikel Terkait
