686 Perangkat dan Kades Jadi Tersangka Penyelewengan Dana Desa Selama 2012-2021

JAKARTA, iNewsPortalAceh.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ada sebanyak 601 perkara terkait penyelewengan dana desa yang berhasil diungkap sejak 2012 hingga 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 686 perangkat hingga kepala desa (kades) ditetapkan sebagai tersangka karena terjerat praktik korupsi.

Data itu dibeberkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat sosialisasi dan bimbingan teknis desa antikorupsi di Pemprov Jawa Tengah pada Senin (26/9/2022). Ghufron prihatin dengan banyaknya penyelewengan dana yang seharusnya diperuntukkan bagi pembangunan desa.

Baca Juga

Administrasi Calon Kades Tak Cukup Syarat, Puluhan Pendukung Ngadu ke DPRK Aceh Tengah

"Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang. Wewenang yang Anda miliki itu wewenang publik tadi digunakan untuk kepentingan diri. Uang yang dititipkan negara kepada Anda adalah uang rakyat," kata Ghufron, Selasa (27/9/2022).

Ghufron sangat menyayangkan maraknya penyelewengan dana desa. Padahal seharusnya dana desa bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Dana desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa justru menjadi bahan bancakan oleh oknum kepala desa yang memanfaatkan jabatannya," ujarnya.

Baca Juga

Ratusan Perangkat Desa di Aceh Tengah Geruduk Kantor Dewan Tuntut Pencairan Gaji

Mengutip Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU Nomor 20 Tahun 2001, Ghufron menjelaskan korupsi merupakan sebuah tindakan memperkaya diri dengan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.

Sementara pada Pasal 3, dijelaskan korupsi yakni menyalahgunakan wewenang jabatan publik untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi.

Berdasarkan hasil kajian KPK, faktor yang biasanya membuat kepala desa terjebak dalam tindak pidana korupsi ialah karena tingginya biaya politik pada saat turun gelanggang pemilihan kepala desa.

"Akibatnya, setelah menjabat, kepala desa cenderung memanfaatkan dana desa yang jumlahnya sangat besar untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan," ucapnya.

Sementara itu, modus yang biasa digunakan dalam berbagai perkara korupsi umumnya sangat sederhana. Misalnya, dengan menggelembungkan anggaran, penggelapan kegiatan, dan proyek fiktif.

"Ironisnya, modus-modus ini seringkali tidak dimengerti oleh kepala desa dan perangkatnya bahwa kegiatan tersebut masuk ke dalam ranah tindak pidana korupsi," ucapnya.

Di sisi lain, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Kumbul Kuswidjanto Sudjadi menjelaskan sejak tahun 2015-2022, pemerintah pusat telah mengucurkan dana desa sekira Rp486 triliun.

Dana itu dikucurkan untuk pembangunan desa dan meningkatkan level kehidupan masyarakat. Kumbul menyayangkan besarnya dana desa tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.

Catatan KPK menunjukkan banyaknya korupsi di dalam pengelolaan dana desa bisa jadi melebihi tingkat korupsi yang terjadi di perkotaan.

"KPK berkepentingan untuk datang ke desa. Kita harus samakan persepsi apa itu kejahatan korupsi dan apa itu permasalahan yang ada di desa lalu upaya apa yang bisa dilakukan. Kalau kita mengacu dari beberapa faktor terjadi tindak pidana korupsi karena ketidaktahuan," kata Kumbul.

Atas dasar itu, Kumbul berharap program Desa Antikorupsi yang diinisiasi KPK bisa mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Program ini bertujuan untuk membuat tata kelola dana desa dan kehidupan di desa jauh dari tindak pidana korupsi.

Editor : Jamaluddin