LSM PUTRA Minta Keuchik di Pidie Jaya Tidak Lakukan Nepotisme dalam Pembentukan Sekretariat PPS

PIDIE JAYA, iNewsPortalAceh.id- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Publick Transparency (PUTRA) mengharapkan tidak ada unsur-unsur nepotisme dalam pemmbentukan sekretariat PPS untuk Pemilu 2024 di Kabupaten Pidie Jaya.

"Baru-baru ini kami tercium aroma tidak sedap dari masyarakat di beberapa desa dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya mengenai adanya usulan Keuchik untuk menjadi sekretariat di PPS yang berasal dari istri, anak, menantu dan ipar kepala desa," sebut Zikrullah, Direktur LSM PUTRA Pidie Jaya, Sabtu (28/01/2023).

Hal ini akan membuat masyarakat lain tidak memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilu 2024 secara demokrasi.

"Untuk itu, Kami harapkan kepala desa (keuchik) di Kabupaten Pidie Jaya agar tidak melakukan hal-hal yang dapat terjerumus dalam nepotisme seperti yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya baru-baru ini," tegas Zikrillah.

Jika ini terjadi maka akan membuat masyarakat satu Kabupaten Pidie j Jaya jadi malu akibat terjadinya nepotisme dalam pembentukan sekretariat PPS di Desa.

"Kami menyarankan kepada keuchik dan PPS yang sudah di lantik untuk mengutamakan calon anggota PPS cadangan dimasukkan dalam pengurus sekretariat PPS,"pintanya.

langkah ini sebagai wujud rasa keadilan dan menghargai perjuangan calon-calon anggota PPS yang duduk di bangku cadangan.

Calon anggota PPS yang duduk dibangku cadangan merupakan putra/i desa kita juga, jadi harus kita hargai lelah dan perjuangan mereka dalam mengikuti semua proses rekrutmen yang dilaksanakan oleh KIP Pidie Jaya.

"Ayo kita berikan contoh-contoh yang baik dan bijaksana dan berasaskan keadilan bukan nepotisme, Supaya Kabupaten kita dapat diambil contoh oleh kabupaten-kabupaten lainnya," terang Zikrillah.

Lebih lanjut, kami mengaharapkan kepada keuchik dan PPS agar dapat bekerjasama dalam pelaksanaan semua tahapan Pemilu 2024.

Dalam pembentukan skretariat dan Pantarlih agar dapat mengutamakan asas-asas keadilan, dan berpedoman pada UU no. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Editor : Jamaluddin