Angka Kemiskinan di Pidie Jaya Capai 18,28 Persen, Urutan Ke - 4 Termiskin di Aceh

PIDIE JAYA, iNewsPortalAceh.id - PJ Bupati Pidie Jaya Ir Jailani Beuramat membuka rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya, Aceh tahun 2024 di kantor Bapped setempat pada Kamis (26/09/2024) sekitar pukul 10.51 WIB.

Sebagaimana diketahui bersama, tingkat kemiskinan Kabupaten Pidie Jaya tahun 2024 berada pada angka 18,28%, yaitu turun 0,12% dari tahun 2023 sebesar 18,40%.

Baca Juga

Pemkab Pidie Jaya Salurkan Rp425 Juta Zakat dan Infaq untuk Pembanguan 5 Unit Rumah

Hal tersebut di sampaikan oleh Pj Bupati Pidie Jaya Ir Jailani Beuramat bahwa kemiskinan esktrem, menurut data estimasi yang dikeluarkan Kemenko PMK, pada tahun 2024 Kabupaten Pidie Jaya berada diangka 0,93%, turun sebanyak 1,21 % dari tahun sebelumya sebesar 2,21%.

"Ini merupakan hasil dari usaha kita semua," sebut Jailani Beuramat.

Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan tidak boleh berpuas sampai disini, karena secara agragad Pidie Jaya masih jauh tertinggal dari Kabupaten lain.

Baca Juga

Dana DOKA Tahun 2023 Ini Pemkab Pidie Jaya Bangun 65 Unit Rumah Layak Huni Untuk Warga Miskin

"Dimana kita masih di urutan ke-4 termiskin di Aceh setelah Aceh Singkil, Pidie dan Gayo Lues," ungkap Jailani dalam sambutannya pada rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan.

Demikian halnya kemiskinan ekstrem yang berada diurutan ke-6 tertinggi di Aceh.

"Kita masih sangat membutuhkan upaya-upaya kongkrit dan inovatif serta peran para pihak secara terintegrasi, bukan bekerja sendiri-sendiri tanpa melihat keterkaitan dengan isu sektoral lainnya, namun berkolaborasi & bersinergi merupakan Langkah penting yang harus dijalankan," tegasnya.

Baca Juga

Pidie Jaya Urutan ke 2 Tertinggi Capaian Penurunan Angka Kemiskinan

"Alhamdulillah pada saat ini kita sudah memiliki fondasi yang kuat untuk menjadi dasar dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah, diantaranya kita punya Qanun Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Kemiskinan, Program Inovasi Tupong Saka, hingga yang terakhir Keputusan Bupati tentang Penetapan Keluarga Miskin Ekstrem tahun 2024," terang Jailani.

Secara regulasi, Kabupaten Pidie Jaya sudah cukup memiliki rujukan dalam pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan.

"Saat ini yang kita perlukan meningkatkan fungsi-fungsi koordinasi dan kolaborasi, penajaman-penajaman program yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah dan solusi-solusi sehingga faktor penyebab kemiskinan terintervensi dan terbebaskan di Kabupaten Pidie Jaya yang kita cintai ini," pintanya.

Jailani menambahkan, Agar langkah percepatan penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan esktrem menjadi tepat sasaran.

"Kami minta Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan gabungan dari semua Perangkat Daerah, untuk mampu mendiagnosa kondisi kemiskinan dan kerentanan masyarakat, bagaimana sumber penghidupannya, apakah bekerja atau menganggur, atau bekerja tapi berpenghasilan rendah, lebih-lebih perempuan miskin yang menjadi tulang punggung keluarga yang harus dibuka peluang agar terlibat sekaligus sebagai sasaran program," jelasnya.

Lebih lanjut Kata Jailani Beuramat, Dan yang lebih penting pada kesempatan ini, mencari dan menjadikan beberapa diantara keluarga miskin yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebagai sasaran bersama untuk diintervensi sesuai kewenangan masing-masing, sehingga persoalan-persoalan mendasar dan mendesak pada keluarga miskin dapat terselesaikan secara bersamaan, dengan sumber data utama adalah data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) dan DTKS (Data Terpadu Kesejateraan Sosial).

Perlu diidentifikasi juga apakah masyarakat sangat miskin, miskin dan rentan apakah terlayani dan bisa mengakses pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, rumah yang layak huni serta kebutuhan dasar lainnya.

Pastikan juga masyarakat miskin & rentan terlindungi, baik jaminan sosial, aset, serta haknya, dalam kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Dari hasil identifikasi ini, kita dapat melihat peran masing-masing SKPK untuk menjangkau dan mengangkat mereka agar keluar dari kemiskinan, terutama masyarakat miskin ekstrem.

Melihat kemiskinan tidak hanya dari sisi pendapatan, namun perlu pendekatan menyeluruh dari sisi ekonomi, sosial, budaya dan geografisnya.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan harus dirancang sesuai dengan karakteristik kemiskinan masing-masing wilayah, dan lebih khusus lagi dengan memahami karakteristik rumah tangga sebagai sasaran prioritas intervensi dengan skenario, waktu dan pendekatan sebuah program.

Dengan adanya kesepakatan bersama tentang prioritas penanganan baik lokasi dan terutama rumah tangga sasaran yang tepat, maka intervensi akan lebih terukur baik dari segi target maupun alokasi pendanaannya, dalam mendukung pelaksanaan program dan kebijakan ini, dan juga perlu dilibatkan dan menggandeng pelaku usaha melalui progam CSR serta masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap persoalan kemiskinan di Daerah.

Editor : Jamaluddin