Bupati Pidie Jaya “Tagih Janji” ke DPRA: Jalan Rusak Harus Masuk Prioritas 2026!

PIDIE JAYA, iNewsPortalAceh.id — Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi, MA, S.Sos., ME, tak mau diam melihat kondisi infrastruktur jalan di daerahnya.

Dalam kunjungan kerja Anggota DPRA Dapil II (Pidie dan Pidie Jaya) ke Meureudu pada Selasa, 5 Agustus 2025, Bupati dengan tegas menyuarakan persoalan jalan rusak yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Aceh.

Baca Juga

Bupati Pijay Letakkan Batu Pertama Pembangunan Gedung SPKT Polres: Layanan Polisi Siap Naik Kelas

Didampingi Wakil Bupati Hasan Basri, ST., MM dan jajaran SKPK, Bupati menyampaikan harapan agar kunjungan ini tidak sekadar seremonial, melainkan menjadi jembatan komunikasi agar perbaikan jalan—terutama ruas Trienggadeng menuju batas Bireuen—bisa masuk prioritas utama Pemprov Aceh tahun 2026.

“Kondisi jalan ini menyangkut hajat hidup masyarakat. Kami harap DPRA bisa menjadi penyambung aspirasi rakyat dan memperjuangkan ini ke provinsi,” tegas Sibral di hadapan para anggota DPRA.

Menurutnya, jalan bukan sekadar infrastruktur, tapi urat nadi aktivitas ekonomi dan konektivitas masyarakat.

Baca Juga

Bupati Sibral Malasyi ‘Kode Keras’ ke Pangdam IM: Pidie Jaya Siap Punya Kodim Sendiri

Karena itu, pemerintah kabupaten terus mendorong agar pembangunan infrastruktur tidak stagnan, apalagi pada jalur strategis antar kabupaten.

Kunjungan kerja ini juga dimanfaatkan untuk meninjau sejumlah proyek penting di Pidie Jaya,

di antaranya:

Baca Juga

Bupati Pidie Jaya Warning PPPK: Jangan Main-main, Ini Kontrak dengan Tanggung Jawab Berat !

Peningkatan Jalan Trienggadeng – Batas Bireuen.

Pembangunan Mimbar Utama MTQ Tingkat Provinsi Aceh

Jaringan Irigasi D.I Meureudu.

Baca Juga

Bupati dan Kemenipas Tinjau Rungkom: Dari Proposal Jadi Aksi Nyata Pembangunan Lapas

Selain bupati dan wakilnya, hadir pula tokoh-tokoh DPRA Dapil II seperti H. Aiyub Bin Abbas, Khalid, S.Pd.I, Hery Ahmadi, Khairil Syahrial, Syahrul Nurfa, Dalimi, dan Ihsanuddin.

“Kami ingin DPRA melihat langsung, bukan hanya dari laporan di atas meja. Kita ingin pembangunan yang berpihak pada kebutuhan rakyat,” imbuh Bupati.

Kunker ini diharapkan menjadi momentum mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah dan legislatif provinsi untuk mendorong realisasi pembangunan secara nyata, bukan janji-janji politik semata.

Editor : Jamaluddin