Bupati Pidie Jaya Minta Pengendalian Inflasi Berbasis Data, Tak Tunggu Harga Naik

PIDIE JAYA, iNewsPortalAceh.id - Bupati Pidie Jaya H Sibral Malasyi MA S Sos ME meminta pengendalian inflasi di daerah dilakukan secara cepat, terukur, dan berbasis data. Dia menekankan pemerintah harus mengantisipasi persoalan sebelum terjadi, bukan menunggu harga dan pasokan terganggu.

Hal itu disampaikan Sibral dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Pidie Jaya 2026 di Aula Ruang Rapat Setdakab Pidie Jaya, Jumat (28/8/2026).

Baca Juga

Hadiri Maulid di Tiga Kecamatan, Bupati Pidie Jaya Santuni Anak Yatim

"Kita harus mengantisipasi sebelum persoalan itu terjadi. Kalau kita bisa mengendalikan lebih awal, tentu lebih baik daripada kita baru bergerak setelah persoalan terjadi," kata Sibral.

Sibral meminta seluruh anggota TPID dan satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) memperkuat koordinasi untuk mendeteksi potensi kenaikan harga, keterbatasan pasokan, hingga gangguan distribusi.

Dia juga meminta evaluasi TPID dilakukan minimal dua minggu sekali. Menurutnya, evaluasi berkala diperlukan agar setiap persoalan dapat segera dibahas dan dicarikan solusi.

Baca Juga

Ketua BMU Pusat dan Bupati Pidie Jaya Letakkan Batu Pertama Rumah Mualaf

Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah ketersediaan data harga dan stok sembilan bahan pokok (sembako) di setiap kecamatan.

Data tersebut diminta diperbarui dan dilaporkan secara rutin.

"Data ini penting agar kita bisa mengetahui secara cepat komoditas mana yang mengalami kenaikan, apa penyebabnya dan langkah apa yang harus dilakukan," ujarnya.

Baca Juga

Jelang 17 Agustus, Paskibraka Pidie Jaya Dikukuhkan: Bupati Titip Kehormatan Merah Putih

Menurut Sibral, pengendalian harga tidak hanya berkaitan dengan produksi. Kelancaran distribusi dan kondisi pasar juga turut memengaruhi harga kebutuhan pokok.

Karena itu, dia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengambil peran sesuai kewenangan masing-masing.

Koordinasi juga diminta melibatkan BPS, pelaku usaha, pemerintah kecamatan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Baca Juga

Bupati dan Wabup “Serbu” Jakarta, Kejar Bantuan Rumah Korban Bencana hingga Normalisasi Muara Sungai

"Kita harus membangun sinergi antara pemerintah daerah, BPS, pelaku usaha, kecamatan dan seluruh pemangku kepentingan. Pola kerja kita harus responsif dan terintegrasi," katanya.

Sibral mengingatkan pengendalian inflasi tidak boleh berhenti pada rapat dan laporan. Pemerintah diminta turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi yang dihadapi masyarakat.

Menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat pada hari-hari besar Islam, terutama peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kewaspadaan terhadap potensi kelangkaan dan kenaikan harga komoditas strategis juga diminta ditingkatkan.

Baca Juga

Bupati Sibral Hadiri Apresiasi Pemda Berprestasi 2026,Jadi Momentum Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

Sejumlah langkah seperti operasi pasar, penguatan pasokan, pengawasan distribusi, serta komunikasi dengan pelaku usaha dinilai perlu disiapkan.

Sibral menegaskan seluruh program SKPK harus ikut berkontribusi dalam pengendalian inflasi dan disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.

Editor : Jamaluddin