1.500 Hektare Sawah Terkubur Lumpur, Bupati Pidie Jaya Minta Dukungan Kementan

PIDIE JAYA, ACEH, iNewsPortalAceh.id – Lumpur setinggi lutut hingga dada orang dewasa kini menjadi ancaman serius bagi masa depan pangan Pidie Jaya.

Sedikitnya 1.500 hektare sawah milik petani di Kecamatan Meurah Dua rusak berat akibat banjir bandang, tertutup lumpur dengan ketebalan 50 sentimeter hingga satu meter. Jika tak segera ditangani, ribuan petani terancam kehilangan musim tanam dan sumber penghidupan.

Kondisi darurat ini disampaikan langsung Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi, saat mendampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Wilayah Sumatera, meninjau lokasi terdampak, Sabtu, 21 Februari 2026.

Bupati menegaskan, kerusakan lahan pertanian pascabanjir bukan persoalan biasa. Sawah yang terkubur lumpur berarti dapur rakyat terancam kosong.

Selain 1.500 hektare yang rusak berat, ribuan hektare lainnya tercatat terdampak ringan hingga sedang.

Situasi ini berpotensi menurunkan produksi padi secara signifikan jika tidak segera dilakukan langkah pemulihan menyeluruh.

“Pertanian adalah nadi ekonomi masyarakat Pidie Jaya. Dari total sekitar 8.800 hektare lahan pertanian, kerusakan ini menjadi pukulan besar bagi petani. Pemulihan sawah bukan hanya soal membersihkan lumpur, tapi menyelamatkan ketahanan pangan dan keberlangsungan hidup masyarakat,” tegas Sibral Malasyi.

Bupati secara terbuka berharap dukungan konkret dari Kementerian Pertanian (Kementan), mulai dari pengerahan alat berat, perbaikan struktur tanah, hingga pendampingan teknis agar lahan dapat kembali produktif dalam waktu singkat.

Menurutnya, waktu adalah faktor krusial. Setiap hari keterlambatan berarti hilangnya peluang tanam dan pendapatan petani.

“Kami ingin sawah masyarakat segera bisa ditanami kembali. Jangan sampai petani terlalu lama menunggu, sementara lumpur terus mengeras dan tanah kehilangan kesuburannya,” ujarnya.

Pemkab Pidie Jaya, lanjut Bupati, berkomitmen memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh agar rehabilitasi pertanian pascabencana dilakukan secara cepat, terukur, dan tepat sasaran.

Langkah ini diharapkan menjadi titik balik pemulihan ekonomi masyarakat serta menjaga stabilitas pangan daerah yang terdampak bencana besar.

Editor : Jamaluddin