BANDA ACEH, iNewsPortalAceh.id- Kementrian Dalam Negeri Melalui Dirtjen Bina Pememerintahan Desa bersama dengan DPMG Aceh, melaksanakan Pelatihan bagi Aparatur Pemerintah Gampong dan Pengurus Kelembagaan Gampong.
Kegiatan difasilitasi melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).
Kegiatan yang berlangsung sejak tanggal 21 s.d 24 Agusutus 2024 direncanakan diikuti oleh 960 orang yang terdiri dari Keuchik, Ketua Tuha Peut, Ketua TP PKK, dan Sekdes dari 240 Gampong dari Kabupaten Pidie, Aceh Besar, dan Aceh Jaya.
Dari hasil pantauan tim pelaksana, tingkat kehadiran peserta mencapai 99,74 % atau sebanyak 955 orang.
“Secara umum pengajaran Aparatur Pemerintahan Gampong dan Lembaga Kemasyarakatan Gampong ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan gampong dan lembaga kemasyarakatan gampong dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong. Tahun 2024, Ditjen Bina Pemerintahan Desa telah menargetkan 17,748 peserta dari 19 Kabupaten/kota Lokus di Aceh akan terlatih melalui Program P3PD, rencananya kegiatan difasilitasi dalam tujuh angkatan hingga pertengahan Oktober 2024,’ ujar T. Zul Husni S.Sos M.Si Kabid Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Gampong - DPMG Aceh di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh, Sabtu (24/8/2024) lalu.
Melalui kegiatan ini Aparatur Pemerintahan Gampong dan Lembaga Kemasyarakatan Gampong akan dibimbing untuk memahami Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Penyusunan Peraturan di Gampong, Perencanaan Pembangunan Gampong, Pengelolaan Data dan Informasi Desa, dan Pengelolaan Keuangan Gampong termasuk pengembangan Badan Usaha Milik Gampong serta pengembangan wirausaha desa.
"Materi training sudah di kemas dalam Modul Pelatihan Aparatur Desa Tahun 2024, yang disusun secara tim melibatkan akademisi, pemerintah maupun praktisi," ungkap Mahyaruddin, Provincial Koordinator RMC Aceh yang turut di dampingi oleh TA. Behavior Change, Rahmat Fadhillah, SP. M.Si, (24/8/2024).
“Pada akhirnya, P3PD diharapkan akan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas belanja desa dan perbaikan layanan dasar (Improvement of Village Service Delivery) kepada masyarakat desa,” jelas Mahyar.
Editor : Jamaluddin
Artikel Terkait
