PIDIE JAYA, iNewsPortalAceh.id - Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRK Pidie Jaya, Nazaruddin Ismail, menegaskan bahwa RSUD Kabupaten Pidie Jaya harus meningkatkan kinerja dan pelayanan demi mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang maksimal di tahun-tahun mendatang.
Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerja dan evaluasi Pansus ke RSUD pada Kamis, 17 Juli 2025, sebagai bagian dari rangkaian pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dan pelayanan publik di sektor kesehatan.
“Tidak ada temuan signifikan, tapi ada sejumlah perbaikan penting yang perlu segera dilakukan. Misalnya di IGD, apotek, hingga layanan poli. Kalau saat ini nilainya kami anggap 55, harus bisa ditingkatkan ke 85. RSUD ini harus naik kelas ke B Plus,” tegas Nazaruddin.
Sorotan Pansus: Pelayanan, PAD, dan Transparansi Tender.
Pansus juga menyoroti bahwa RSUD masih belum maksimal dalam hal retribusi.
Informasi awal yang diperoleh dari pihak rumah sakit akan segera dibahas lebih lanjut untuk melihat sejauh mana regulasi dan realisasi di lapangan bisa sinkron.
“Kalau antara regulasi dan realisasi tidak sejalan, maka kita harus koreksi. Tapi belum ada tekanan untuk menjeda. Yang pasti, kami ingin rumah sakit bekerja lebih maksimal agar PAD bisa tepat sasaran dan berdampak langsung,” ujarnya.
Ia juga menyinggung bahwa capaian PAD RSUD yang tahun ini belum memenuhi target, kemungkinan besar dipengaruhi oleh efisiensi anggaran dan situasi transfer dana dari pusat yang belum optimal.
Overload SDM dan Desakan Moratorium Rekrutmen.
Salah satu isu krusial yang diangkat adalah overload tenaga kerja di RSUD, yang berdampak pada keterlambatan pembayaran jasa medis.
“Informasi terakhir menyebut tenaga di rumah sakit sudah overload. Pemerintah pusat bahkan sudah melarang perekrutan baru, kecuali untuk posisi yang benar-benar mendesak seperti operasional IT. Kita setuju, jangan sembarangan menambah tenaga kecuali profesional dan benar-benar dibutuhkan,” kata Nazaruddin.
Tender Proyek 2025: Tidak Ada Tempat untuk ‘Kongkalikong’.
Pansus juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek RSUD tahun 2025, khususnya proyek-proyek yang telah ditenderkan senilai miliaran rupiah.
“Ada sekitar Rp6 miliar proyek yang sudah diajukan. Kami mendukung penuh tapi mendesak agar semua berjalan tanpa kongkalikong. Anggaran itu dari APBN, untuk rakyat. Jangan sampai hilang atau gagal karena ulah segelintir oknum,” tegasnya.
Harapan untuk Digitalisasi dan Kemandirian.
Menutup pernyataannya, Nazaruddin berharap RSUD bisa segera bertransformasi ke arah digitalisasi layanan serta mengelola anggaran secara mandiri dan profesional.
Editor : Jamaluddin
Artikel Terkait
