Bangun Jembatan dan Tebing Sungai, Pemkab Pidie Jaya Dapat Transferan Dana Hibah APBN Rp28 M

PIDIE JAYA, iNewsPortalAceh.id- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya, Aceh, kembali mendapatkan transferan dana hibah dari Anggaran Pendapatan Belanja Negera (APBN) sebesar Rp28 miliar lebih untuk pembangunan jembatan dan tebing sungai.

Dana hibah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bersumber dari Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB) yang di transfer pada 26 Desember 2022 lalu ke rekening Pemkab Pidie Jaya, Aceh.

Dana sebesar Rp28.431.969.000.- ini rencananya akan di peruntukan untuk empat kegiatan pembangunan di wilayah pasca bencana di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh.

Salah satunya untuk pembangunan jembatan Teupin Peuraho- Rhieng Krueng, Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya, Aceh, seperti di ketahui sebelumnya jembatan ini sudah lama mengalami kerusakan parah akibat bencana alam.

Dengan kondisi jembatannya rusak parah sehingga menyulitkan masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari, terutama bagi pelajar untuk kesekolah dan pulang sekolah setiap hari nya.

Begitu juga untuk pembangunan Jembatan penyebrangan Pante Geulima- Meunasah Mancang / Dayah Usen, yang selama ini sangat di butuhkan oleh masyarakat di dua Kecamatan tersebut untuk melakukan aktivitas mereka.

Selain itu, kali ini pemerintah juga akan membangun dua lokasi penguatan tebing sungai di kawasan kemukiman Beuracan, Kecamatan Meureudu, yaitu di sungai kawasan Desa Grong-Grong dan penguatan tebing sungai Krueng Beuracan.

Sementara itu Kepala BPBD Pidie Jaya, M.Nur, membenarkan bahwa dengan adanya transferan dana hibah dari APBN sebesar Rp28 miliar lebih untuk pembangunan empat aitem di Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya, Aceh.

"Benar dana itu untuk jembatan Teupin Peuraho, jembatan Pante Geulima dan dua lokasi penguatan tebing sungai nantinya," imbuh M.Nur, Juma'at (06/01/2023).

Saat ini dalam proses pengadaan barang dan jasa, sedangkan untuk pengawasan sudah di tayangkan.

"Semua masih dalam proses tender, itu merupakan dana hibah pasca bencana rehap rekon bersumber dari BNPB pusat, semua itu di usulkan pada tahun 2020 lalu, pada saat ini baru di realisasikan oleh pemerintah pusat," jelas M.Nur.

Namun, untuk bisa terealisasi itu semua tak lepas dari pada perjuangan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie Jaya , dimana tentu membutuhkan proses waktu yang sangat panjang, sehingga pihak BPBD Pidie Jaya harus beberapa kali ke pemerintah pusat untuk menyelesaikan berkas dan lainnya.

Editor : Jamaluddin