Kabupaten Pidie Jaya Segera Miliki Qanun Kawasan Tanpa Rokok

PIDIE JAYA, iNewsPortalAceh.id -Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan Aceh Institute melaksanakan rapat membahas progres terbitnya Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di ruang Kadinkes Pidie Jaya, 9 Agustus 2024.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Asisten 1, Kabaghukum, Sekdis Kesehatan, Direktur Aceh Institute untuk membahas sejauhmana update setelah RDPU dan Studi Banding yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

Baca Juga

Polisi Kawal Prosesi Shalat Jenazah Tu Sop di Darul Munawwarah Pidie Jaya

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sangat mengapresiasi pendampingan yang selama ini dilakukan Aceh Institute guna mendorong segara disahkan/ terbitnya Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kabupaten Pidie Jaya.

Menurut Kabaghukum Pidie Jaya, Rahmat, proses legalisasi Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pidie Jaya sudah pada tahapan review oleh Kemendagri dan diharapkan akan selesai Agustus ini.

Setelah legalisasi qanun tersebut dibutuhkan rangkaian kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada pemerintah, masyarakat maupun pelaku usaha.

Baca Juga

454 Siswa Ikut Perkemahan Kempija Ke- 3 di Pidie Jaya, Jailani : Jadilah Remaja yang Aktif

Direktur Aceh Institute (AI), Muazzinah, menyampaikan bahwa Qanun KTR sangat dibutuhkan untuk menghadirkan Pidie Jaya yang lebih sehat.

Muazzinah juga menegaskan komitmen untuk menjadi mitra pemerintah daerah guna implementasi kebijakan KTR yang komprehensif.

Selain itu, dirinya juga berterimakasih untuk semua pihak di Pidie Jaya.

Baca Juga

Diterpa Angin Kencang, Puluhan Rumah dan Dayah Serta Tempat Ibadah Rusak Parah di Pidie Jaya Aceh

Menurut Akademisi, Dr. Deni Mulyadi, MA, mengatakan, dengan adanya Qanun tersebut menjadi langkah awak bagi pemerintah dan masyarakat.

Diharapkan segera disahkan qanun KTR, selanjutnya akan memudahkan sosialisasi.

"Ada sejumlah pasantren yang telah menerapkan KTR," cetusnya.

Baca Juga

Rayakan HUT Ke-79 RI, Ribuan Warga Aceh Saksikan Lomba Tangkap Bebek dan Dayung Perahu di Tepi Sunga

Untuk menjaga kesehatan yang konstruktif bagaimana perokok ini bisa diatur.

Masyarakat harus sadar pentingnya persoalan ini, pemerintah sudah memberi ruang pengaturan melalui qanun.

Selanjutnya harus dimanfaat oleh masyarakat untuk mengatur satu sama lain dalam hal kawasan bebas rokok.

Editor : Jamaluddin