Kabupaten Pidie Jaya Segera Miliki Qanun Kawasan Tanpa Rokok

PIDIE JAYA, iNewsPortalAceh.id -Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan Aceh Institute melaksanakan rapat membahas progres terbitnya Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di ruang Kadinkes Pidie Jaya, 9 Agustus 2024.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Asisten 1, Kabaghukum, Sekdis Kesehatan, Direktur Aceh Institute untuk membahas sejauhmana update setelah RDPU dan Studi Banding yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

Baca Juga

Maju Pilkada 2024, Bang Brewok : Nyak Syi-Nyak Hasan 'Sibak Agam' Mematahkan Konspirasi Kotak Kosong

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sangat mengapresiasi pendampingan yang selama ini dilakukan Aceh Institute guna mendorong segara disahkan/ terbitnya Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kabupaten Pidie Jaya.

Menurut Kabaghukum Pidie Jaya, Rahmat, proses legalisasi Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pidie Jaya sudah pada tahapan review oleh Kemendagri dan diharapkan akan selesai Agustus ini.

Setelah legalisasi qanun tersebut dibutuhkan rangkaian kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada pemerintah, masyarakat maupun pelaku usaha.

Baca Juga

Peroleh 14 Suara, Abuyan Sah Terpilih Jadi Panglima Laot Kabupaten Pidie Jaya

Direktur Aceh Institute (AI), Muazzinah, menyampaikan bahwa Qanun KTR sangat dibutuhkan untuk menghadirkan Pidie Jaya yang lebih sehat.

Muazzinah juga menegaskan komitmen untuk menjadi mitra pemerintah daerah guna implementasi kebijakan KTR yang komprehensif.

Selain itu, dirinya juga berterimakasih untuk semua pihak di Pidie Jaya.

Baca Juga

Sepuluh Ribuan Jamaah Gelar Zikir dan Doa Bersama Peringati Haul Sirul Mubtadin Ke-5 di Pidie Jaya

Menurut Akademisi, Dr. Deni Mulyadi, MA, mengatakan, dengan adanya Qanun tersebut menjadi langkah awak bagi pemerintah dan masyarakat.

Diharapkan segera disahkan qanun KTR, selanjutnya akan memudahkan sosialisasi.

"Ada sejumlah pasantren yang telah menerapkan KTR," cetusnya.

Baca Juga

Emak - emak Idolakan Haji Sibral Malasyi-Hasan Basri Jadi Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada 2024

Untuk menjaga kesehatan yang konstruktif bagaimana perokok ini bisa diatur.

Masyarakat harus sadar pentingnya persoalan ini, pemerintah sudah memberi ruang pengaturan melalui qanun.

Selanjutnya harus dimanfaat oleh masyarakat untuk mengatur satu sama lain dalam hal kawasan bebas rokok.

Editor : Jamaluddin