Yusril: UU 24/1956 dan MoU Helsinki Tak Bisa Jadi Rujukan Klaim Status 4 Pulau Aceh-Sumut
Selasa, 17 Juni 2025 | 14:56 WIB
-
Nur Khabibi
Menurutnya, dalam praktik pemekaran wilayah, banyak undang-undang hanya menyebutkan kabupaten/kota dan kecamatan, tanpa detail koordinat batas wilayah.
“Selanjutnya, UU memberikan delegasi kewenangan kepada Mendagri untuk mengatur tapal batas wilayah dengan Peraturan Mendagri,” pungkas Yusril.
Editor: Suriya Mohamad Said
Aceh
2 hari lalu
Hari Ini Jembatan Teupin Mane Dibuka untuk Fungsional Jalan
Aceh
17 hari lalu
Ulama Pidie Jaya Abiya Kuta Krueng: Masyarakat Aceh Jangan Terpancing Provokasi Tak Jelas
Aceh
25 hari lalu
Poskowil Satgas PRR Aceh Rilis Data Realisasi TKD Tambahan 2026
News
1 bulan lalu
Mendagri Bawa Salam Presiden untuk Wali Nanggroe Aceh
Aceh
2 bulan lalu
Bendung Pante Lhong II Hampir Rampung, Petani Bireuen Siap Kembali Tanam Oktober 2026
Nanggroe
2 bulan lalu
HMI Meuseuraya: Jalan Baru Membangun Persatuan dan Relevansi HMI di Tingkat Nasional
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News
24 jam lalu
Knalpot Brong Bikin Bising, Polisi Pidie Jaya Bergerak! Enam Motor Ditertibkan di Titik Rawan
News
24 jam lalu
Dandim Faisal Tegaskan Prajuritnya Jangan Takut Bertindak, Tugas Itu Mulia
News
1 hari lalu
Kompi Pangan Kodim 0110/Aceh Barat Daya Sukses Produksi Telur, Lele dan Sayuran
News
2 hari lalu
Hari Ini Jembatan Teupin Mane Dibuka untuk Fungsional Jalan
News
2 hari lalu
Pemkab Aceh Barat Daya Hapus Pokir DPRK pada APBK 2027, Anggaran Dialihkan ke Program Prioritas
News
3 hari lalu