Yusril: UU 24/1956 dan MoU Helsinki Tak Bisa Jadi Rujukan Klaim Status 4 Pulau Aceh-Sumut
Selasa, 17 Juni 2025 | 14:56 WIB
Nur Khabibi 
Menurutnya, dalam praktik pemekaran wilayah, banyak undang-undang hanya menyebutkan kabupaten/kota dan kecamatan, tanpa detail koordinat batas wilayah.
“Selanjutnya, UU memberikan delegasi kewenangan kepada Mendagri untuk mengatur tapal batas wilayah dengan Peraturan Mendagri,” pungkas Yusril.
Editor : Suriya Mohamad Said
Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari!
Follow
Artikel Terkait
Berita Terkini
Aceh
5 jam lalu
Ditpolairud Polda Aceh Saweu Sikula: Edukasi Pelajar tentang Pentingnya Kebersihan Pantai
Aceh
5 jam lalu
Pria 28 Tahun Ditemukan Meninggal Dunia Diduga Gantung Diri di Aceh Utara
News
9 jam lalu
Prabowo Ungkap Alasan Cepat Putuskan Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut
Aceh
12 jam lalu
Presiden Tetapkan 4 Pulau Masuk Aceh, Mensesneg: Ini Solusi Kami Harap Akhiri Dinamika di Masyarakat
Aceh
12 jam lalu
Breaking News! Pemerintah Pusat Resmi Putuskan 4 Pulau Masuk Wilayah Aceh
Aceh
13 jam lalu
Yusril: UU 24/1956 dan MoU Helsinki Tak Bisa Jadi Rujukan Klaim Status 4 Pulau Aceh-Sumut