Nasir Djamil Desak Pemerintah Buat Aturan Tegas untuk 4 Pulau Sengketa Milik Aceh

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf yang mengatakan bahwa memang perlu ada aturan baru untuk menganulir SK Mendagri sebelumnya.

Baca Juga

Menteri Hukum: Urusan Pulau Aceh di Mendagri, Kami Garap Revisi RUU Pemerintahan Aceh

"Jadi dalam konteks ke depan, apa yang harus dilakukan, ya harus ada peraturan baru terkait masalah ini. Apakah itu bentuknya Perpres ataukah nanti usulan dari pemerintah untuk merubah UU yang ada," tutur Dede Yusuf.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas untuk membahas status empat pulau sengketa antara Sumut dan Aceh. Rapat digelar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Hasil rapat menyatakan Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang berada dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh. Keputusan tersebut diumumkan langsung Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers.

Baca Juga

BREAKING NEWS Revisi UU Pemerintah Aceh Digulirkan saat Polemik Rebutan 4 Pulau

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta