Menteri LH: Cabut Izin Jika 68 Perusahaan di Sumatra Abaikan Perintah Audit

JAKARTA, iNewsPortalAceh.id – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengambil langkah ofensif terhadap sektor korporasi yang diduga terkait dengan bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra, termasuk banjir Aceh.

Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq, mengonfirmasi bahwa saat ini 68 perusahaan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tengah berada dalam radar pengawasan ketat pemerintah.

Baca Juga

Jejak Nyata Satgas PRR: Infrastruktur Bangkit, Harapan Warga Aceh Kembali Tumbuh

Dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (26/1/2026), Hanif merinci sebaran perusahaan tersebut: 31 perusahaan beroperasi di Aceh, 22 di Sumatra Barat, dan 15 di Sumatra Utara. Selain itu, terdapat 50 laporan tambahan yang sedang diproses untuk verifikasi lapangan hingga pertengahan Februari mendatang.

Editor: Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta